Berita Terbaru Business Ekbis Ekonomi & Bisnis Fakfak Feature Gedung Bintang Hiburan Hukum & Kriminal Humaniora Internasional Kesehatan Kota Sorong Lifestyle & Teknologi Manokwari Selatan Nasional News Nusantara Olahraga Opini Otomotif Papua Raya Pegunungan Arfak Publika Publika & Politik Sorong Selatan Tambrauw Teluk Bintuni Teluk Wondama Teropong

Presiden Tegaskan Swasembada Pangan Sebagai Pilar Kedaulatan Nasional

Prisilia Rumengan • Selasa, 6 Januari 2026 | 19:38 WIB
(credit: YouTube/Sekretariat Presiden)
(credit: YouTube/Sekretariat Presiden)

RADARPAPUA - Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan syarat utama bagi kemandirian dan kedaulatan sebuah bangsa.

Penegasan ini disampaikan dalam taklimat awal tahun 2026 di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih.

Menurut Presiden, tidak ada negara yang benar-benar merdeka apabila tidak mampu menjamin ketersediaan pangan bagi rakyatnya.

Oleh karena itu, pemerintah menempatkan swasembada pangan sebagai elemen utama dalam strategi transformasi nasional yang dijalankan secara konsisten.

Presiden menyampaikan bahwa target swasembada pangan, khususnya beras, berhasil dicapai lebih cepat dari yang direncanakan.

Pada 31 Desember 2025, Indonesia secara resmi dinyatakan swasembada beras, sebuah pencapaian penting dalam sejarah ketahanan pangan nasional.

Keberhasilan tersebut ditopang oleh peningkatan produksi dalam negeri dan penguatan cadangan beras pemerintah. Saat ini, cadangan beras nasional tercatat lebih dari 3 juta ton, menjadi jumlah tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Cadangan ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan pangan tetap aman.

Selain aspek produksi dan cadangan, Presiden juga menyoroti pentingnya distribusi dan akses pangan bagi masyarakat.

Program makan bergizi gratis menjadi bagian dari kebijakan pangan nasional untuk memastikan seluruh rakyat, khususnya kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang cukup.

Hingga awal tahun 2026, program tersebut telah menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat, termasuk anak-anak dan ibu hamil.

Presiden menegaskan bahwa dalam upaya berskala besar pasti terdapat kekurangan, namun secara keseluruhan program tersebut berhasil menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.

Presiden menekankan bahwa pemenuhan pangan tidak dapat ditunda karena kelaparan berdampak langsung pada kualitas hidup dan masa depan generasi bangsa.

Oleh sebab itu, swasembada pangan dipandang sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Dengan capaian swasembada pangan ini, Presiden menyatakan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk memperkuat kedaulatan nasional.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga dan memperkuat ketahanan pangan agar Indonesia tidak bergantung pada impor dan mampu menghadapi tantangan global secara mandiri.(Sil)

Editor : Prisilia Rumengan
#swasembada beras #kementerian pertanian #Prabowo Subiamto #swasembada pangan #Presiden RI