RADARPAPUA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor, khususnya dukungan Kepolisian Republik Indonesia.
Menurutnya, sinergi antara Kementerian Pertanian dan Polri telah membantu menjaga produksi, distribusi, hingga stabilitas harga bahan pangan di tengah tekanan ekonomi global.
Pernyataan itu disampaikan Amran saat menjadi narasumber dalam Rapat Pimpinan Polri Tahun 2026 di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).
Dalam forum tersebut, ia secara khusus menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Polri dalam mengawal sektor pertanian dari hulu hingga hilir.
Dalam wawancara usai kegiatan, Amran menjelaskan bahwa pengamanan distribusi pupuk, pengawasan rantai pasok, serta penindakan terhadap pelanggaran perdagangan pangan menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas petani. “
Ini bukan kerja satu pihak. Dukungan aparat membuat proses produksi hingga distribusi lebih tertib. Hasilnya nyata dirasakan petani dan masyarakat,” ujarnya.
Salah satu capaian yang disorot adalah swasembada pakan jagung. Produksi jagung nasional meningkat sekitar 1 juta ton sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada impor. Kondisi ini, kata Amran, berdampak langsung terhadap efisiensi biaya pakan ternak sekaligus memperkuat ekonomi domestik.
Tak hanya itu, pemerintah juga mencatat stok beras nasional berada pada level tertinggi sepanjang sejarah, yakni 3,4 juta ton. Dengan cadangan sebesar itu, ia menilai harga beras seharusnya tetap stabil.
Peran Satgas Pangan Polri dinilai krusial dalam mengawasi praktik penimbunan atau permainan harga yang merugikan masyarakat.
“Kehadiran aparat memastikan mekanisme pasar berjalan adil. Kalau stok kuat, tidak ada alasan harga melonjak,” tegasnya.
Amran menambahkan, pengawasan intensif juga dilakukan pada periode rawan seperti Natal dan Tahun Baru, saat permintaan biasanya meningkat.
Polri disebut aktif menindak pelanggaran distribusi agar pasokan tetap lancar di berbagai daerah.
Menurutnya, ketahanan pangan bukan semata soal teknis pertanian seperti tanam dan panen, tetapi juga menyangkut kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Karena itu, kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat, termasuk pengembangan hilirisasi pertanian dan pembangunan lumbung pangan berbasis desa.
Ke depan, Kementerian Pertanian menargetkan peningkatan nilai tambah hasil produksi agar Indonesia tidak hanya swasembada, tetapi juga mampu menjadi pengekspor pangan strategis.
“Kalau sinergi ini terus dijaga, kita bukan hanya cukup untuk diri sendiri, tapi bisa menjadi pengendali pangan dunia,” tutup Mentan Amran. (Sil)
Editor : Prisilia Rumengan