RADARPAPUA - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mendorong percepatan program hilirisasi komoditas perkebunan sebagai strategi meningkatkan nilai tambah produk pertanian sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
Program ini menjadi fokus utama pemerintah agar petani tidak lagi hanya menjual bahan mentah, melainkan mampu menghasilkan produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi merupakan langkah penting dalam memperkuat sektor pertanian Indonesia.
Menurutnya, peningkatan nilai tambah dari komoditas perkebunan dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Kita tidak boleh lagi menjual bahan mentah. Hilirisasi adalah jalan untuk meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat devisa negara. Petani harus menjadi bagian utama dari rantai nilai tersebut agar kesejahteraannya meningkat,” ujar Amran dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).
Upaya percepatan hilirisasi tersebut salah satunya difokuskan di Provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil komoditas perkebunan strategis. Beberapa komoditas yang menjadi prioritas antara lain tebu, kopi, kelapa, kakao, serta sejumlah komoditas perkebunan lainnya yang memiliki potensi pasar besar baik di dalam negeri maupun internasional.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, menjelaskan bahwa hilirisasi tidak dapat dilakukan secara terpisah. Ia menekankan bahwa pengembangan industri perkebunan harus dibangun melalui ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Hilirisasi perkebunan tidak bisa berjalan parsial. Kita harus membangun ekosistem industri yang terintegrasi mulai dari produksi, pengolahan hingga pemasaran. Dengan sinergi yang kuat, target peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan petani dapat tercapai,” jelas Roni.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Hilirisasi Perkebunan di Jawa Timur yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepolisian Daerah Jawa Timur, staf ahli dan tenaga ahli Menteri Pertanian, perusahaan perkebunan, serta dinas perkebunan daerah. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar implementasi program berjalan efektif di lapangan.
Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Produk Pertanian, Ito Hediarto, menambahkan bahwa program hilirisasi juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, setelah keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan produksi padi, kini pemerintah fokus memperkuat kemandirian pada komoditas perkebunan melalui pengembangan industri hilir.
“Setelah swasembada komoditas padi berhasil kita capai, kini saatnya kita memperkuat swasembada komoditas perkebunan melalui hilirisasi tebu, kopi, kelapa, kakao, dan komoditas strategis lainnya. Kuncinya adalah kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral,” ujarnya.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari Kepolisian Daerah Jawa Timur. Biro SDM Polda Jawa Timur, Nur Azis, menyatakan bahwa kepolisian siap mendukung dan mendampingi pelaksanaan program hilirisasi perkebunan.
“Polda Jawa Timur bersama jajaran Polres siap mendukung dan mendampingi program hilirisasi perkebunan. Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri juga berperan dalam menciptakan ekosistem pertanian yang kondusif, aman, dan berkelanjutan,” katanya.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun untuk mendukung program hilirisasi perkebunan pada periode 2025 hingga 2027. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai program strategis, termasuk penyediaan bibit unggul dan pengembangan kawasan perkebunan.
Targetnya, program ini akan mengembangkan kawasan seluas 870.890 hektare di seluruh Indonesia untuk komoditas tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala.
Melalui hilirisasi perkebunan, pemerintah berharap produk perkebunan Indonesia tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dalam bentuk produk olahan maupun setengah jadi yang memiliki daya saing tinggi di pasar domestik maupun global. Selain meningkatkan nilai tambah, program ini juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.(Sil)
Editor : Prisilia Rumengan