RADARPAPUA - Pemerintah terus memperkuat tata kelola industri kelapa sawit nasional melalui penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang kini bersifat wajib.
Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan industri sawit Indonesia tumbuh secara berkelanjutan sekaligus tetap kompetitif di tengah dinamika perdagangan global.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan standar keberlanjutan menjadi fondasi penting bagi masa depan industri sawit nasional.
Menurutnya, komoditas kelapa sawit memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.
“Indonesia tidak boleh mundur. Sawit adalah kekuatan ekonomi bangsa. Karena itu tata kelolanya harus kuat dan berkelanjutan, sekaligus diarahkan pada hilirisasi agar manfaat ekonominya semakin luas bagi masyarakat,” kata Amran dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa transformasi subsektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, perlu diarahkan pada pengembangan industri turunan yang memiliki nilai tambah tinggi. Dengan strategi tersebut, Indonesia diharapkan tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, melainkan mampu menjadi pusat industri hilir sawit dunia.
Selain meningkatkan nilai tambah, hilirisasi juga diyakini dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Produk turunan sawit seperti biodiesel, oleokimia, hingga berbagai produk pangan memiliki potensi besar untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan negara.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat menjelaskan bahwa industri kelapa sawit Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan minyak nabati lainnya. Keunggulan tersebut terutama terlihat dari tingkat produktivitas yang tinggi serta efisiensi penggunaan lahan.
Menurut data Kementerian Pertanian, luas perkebunan kelapa sawit nasional saat ini mencapai sekitar 16,83 juta hektare. Dari luasan tersebut, produksi crude palm oil (CPO) pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 48,12 juta ton.
Angka ini menegaskan posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati global.
Roni menambahkan bahwa kontribusi industri sawit tidak hanya terlihat dari sisi produksi dan ekspor, tetapi juga dari perannya dalam menyerap tenaga kerja.
Saat ini lebih dari 16 juta orang menggantungkan hidup pada sektor sawit, termasuk sekitar 5,2 juta pekebun rakyat yang menjadi bagian penting dari rantai produksi nasional.
Karena itu, pemerintah terus memperkuat berbagai program pendampingan bagi pekebun. Beberapa program strategis yang dijalankan antara lain peremajaan sawit rakyat, penyediaan sarana dan prasarana produksi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas.
“Sawit menyerap banyak tenaga kerja. Karena itu produktivitas dan keberlanjutan harus berjalan beriringan,” ujar Roni.
Melalui penerapan standar ISPO wajib, pemerintah berharap tata kelola perkebunan kelapa sawit Indonesia semakin baik dan diakui secara internasional.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di pasar global sekaligus menjawab berbagai tantangan lingkungan yang kerap disoroti dalam perdagangan komoditas sawit.
Ke depan, pemerintah optimistis penguatan standar keberlanjutan serta percepatan hilirisasi akan membuat industri sawit nasional semakin tangguh.
Selain menjadi penopang ekonomi nasional, sektor ini juga diharapkan berperan strategis dalam mendukung ketahanan pangan, energi, dan pembangunan berkelanjutan.(Sil)
Editor : Prisilia Rumengan