RADARPAPUA - Ancaman krisis pangan global kembali menjadi perhatian serius setelah laporan terbaru dari World Food Programme (WFP) memperingatkan potensi lonjakan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan akut pada 2026. Eskalasi konflik di Timur Tengah, tingginya harga energi, serta terganggunya rantai pasok global disebut dapat mendorong tambahan hingga 45 juta orang masuk dalam kategori rawan pangan akut.
Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa situasi global saat ini menuntut setiap negara untuk memperkuat ketahanan pangan secara mandiri. Dalam keterangannya, ia menekankan bahwa ketergantungan terhadap impor pangan akan menjadi risiko besar di tengah ketidakpastian geopolitik.
“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujar Amran.
Ia menjelaskan, konflik global tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat langsung, tetapi juga memicu gangguan distribusi, kenaikan biaya logistik, serta inflasi pangan. Kondisi ini mengingatkan pada dampak perang Rusia–Ukraina yang sebelumnya mengguncang stabilitas pangan dunia.
Menurut Amran, negara yang mampu memproduksi pangan secara mandiri akan menjadi pihak paling aman dalam menghadapi krisis. Oleh karena itu, Indonesia terus memperkuat sektor pertanian melalui berbagai program strategis yang terintegrasi.
Pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem pertanian modern dan berkelanjutan. Strategi yang dijalankan mencakup intensifikasi melalui penggunaan benih unggul, mekanisasi, dan peningkatan indeks pertanaman, serta ekstensifikasi melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa.
“Mandiri mutlak, swasembada mutlak. Kita tingkatkan produktivitas sekaligus membuka lahan baru agar produksi meningkat signifikan,” tegasnya.
Langkah penting lainnya adalah deregulasi besar-besaran di sektor pertanian. Pemerintah telah menerbitkan 13 Peraturan Presiden serta mencabut sekitar 500 regulasi yang dinilai menghambat percepatan produksi. Kebijakan ini bertujuan memangkas birokrasi dan mempercepat distribusi sarana produksi bagi petani.
Salah satu reformasi paling terasa adalah pada tata kelola pupuk. Distribusi yang sebelumnya rumit kini disederhanakan menjadi jalur langsung dari pemerintah ke petani. Dampaknya, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan ketersediaannya meningkat signifikan.
Selain itu, modernisasi pertanian turut mendorong efisiensi tinggi. Penggunaan alat mesin pertanian mampu mengurangi kebutuhan tenaga kerja hingga 90 persen serta mempercepat proses tanam dan panen. Hal ini berdampak pada penurunan biaya produksi hingga 50 persen.
Peningkatan kesejahteraan petani juga tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai angka 125, tertinggi sepanjang sejarah. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram turut memperkuat pendapatan petani dengan perputaran ekonomi mencapai Rp132 triliun.
Di sisi produksi, Indonesia mencatat surplus beras sekitar 34,7 juta ton atau naik 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Cadangan beras pemerintah juga telah melampaui 4 juta ton, menunjukkan kondisi ketahanan pangan nasional yang semakin kuat.
Untuk jangka panjang, pemerintah juga mengembangkan program optimalisasi lahan rawa, khususnya di Kalimantan, sebagai sumber produksi baru. Proyek ini diharapkan menjadi fondasi lumbung pangan masa depan Indonesia.
Amran menegaskan bahwa kombinasi deregulasi, modernisasi, serta ekspansi lahan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Ia juga melihat ancaman krisis global sebagai momentum bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai negara mandiri pangan.
“Kita tidak boleh takut krisis pangan global. Justru ini momentum Indonesia untuk menjadi negara mandiri pangan dan lumbung pangan dunia,” tutupnya.(Sil)
Editor : Prisilia Rumengan