RADARPAPUA - Situasi di Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah, menjadi perhatian aparat keamanan menjelang aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar pada Senin pagi.
Untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib, ratusan personel gabungan diterjunkan ke sejumlah titik penting di kota tersebut.
Sebanyak 800 aparat gabungan dari TNI-Polri bersama unsur Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Nabire dikerahkan guna mengamankan jalannya demonstrasi. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan selama aksi berlangsung.
Kapolres Nabire, Samuel D. Tatiratu, menjelaskan bahwa penempatan personel difokuskan di sejumlah lokasi yang diperkirakan menjadi titik konsentrasi massa.
"Anggota kami tempatkan di sejumlah titik strategis yang menjadi lokasi berkumpulnya massa yaitu Kali Harapan, Jepara II, Asrama Mahasiswa Puncak, Pasar Karang, dan Siriwini,” kata Samuel Tatiratu usai memimpin apel pasukan di halaman Markas Polres Nabire.
Aksi mahasiswa tersebut diketahui membawa aspirasi terkait insiden penembakan terhadap warga sipil di Kampung Kemburu, Kabupaten Puncak, yang terjadi pada 14 April 2026.
Untuk menghindari gangguan terhadap aktivitas masyarakat, pihak kepolisian juga telah menyiapkan sarana transportasi bagi peserta aksi agar langsung menuju lokasi penyampaian aspirasi.
“Kami siapkan 15 truk untuk mengantar massa langsung menuju Kantor DPRP Papua Tengah,” ujarnya.
Lebih lanjut, pihak kepolisian menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum tetap diperbolehkan, namun kegiatan konvoi keliling tidak diizinkan karena berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Nabire dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat dalam rapat yang digelar pada Minggu (26/6/2026).
"Kami mengimbau massa untuk tetap tertib serta tidak membawa senjata tajam maupun simbol-simbol yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nabire ini ibu kota Provinsi Papua Tengah. Ketertiban dan citra daerah harus kita jaga bersama. Sampaikan aspirasi dengan cara yang bermartabat,” kata Kapolres.
Diketahui, insiden penembakan di Kampung Kemburu, Kabupaten Puncak, pada 14 April 2026, dilaporkan menewaskan sejumlah warga sipil. Peristiwa tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Komnas HAM RI dan Kementerian HAM.
Dengan pengamanan ketat yang telah disiapkan, aparat berharap seluruh rangkaian aksi dapat berjalan dengan damai tanpa menimbulkan gangguan bagi masyarakat luas. (an)
Editor : Tina Mamangkey