RADARPAPUA - Kondisi pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Teluk Bintuni menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, secara resmi mengajukan permohonan penambahan kuota BBM subsidi kepada BPH Migas guna mengatasi keterbatasan pasokan yang kerap memicu antrean panjang di SPBU.
Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Komisi XII DPR RI, BPH Migas, serta perwakilan PT Pertamina yang digelar di Bintuni, Senin.
Dalam forum itu, pemerintah daerah menyoroti perlunya penataan ulang distribusi BBM agar lebih merata dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Perlu penataan ulang pembagian kuota BBM di Teluk Bintuni, sehingga tidak lagi terjadi kekurangan di beberapa agen penyalur,” kata Yohanis saat pertemuan tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya sempat terjadi kelangkaan BBM subsidi, terutama di wilayah perkotaan seperti Distrik Bintuni dan Manimeri.
Kondisi ini menyebabkan antrean kendaraan meningkat tajam, bahkan berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan distribusi kebutuhan pokok.
Pemerintah daerah berharap penambahan kuota BBM subsidi dapat segera direalisasikan dengan mengacu pada data konsumsi riil di tingkat SPBU, sehingga penyaluran menjadi lebih tepat sasaran.
“Supaya tidak ada lagi antrean di SPBU tertentu. Jika memungkinkan, pertashop juga diberi kewenangan salurkan solar dan pertalite dengan tetap mengacu pada regulasi,” ujar dia.
Menurut Yohanis, usulan ini didasarkan pada evaluasi konsumsi BBM secara real time, dengan prioritas penambahan kuota di wilayah perkotaan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan distribusi yang ketat agar BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak serta menjaga stabilitas harga sesuai ketentuan harga eceran tertinggi (HET).
“Kami minta kolaborasi pengawasan distribusi BBM satu harga diperkuat, sekaligus penertiban pedagang eceran serta penetapan HET yang jelas,” katanya.
Bupati juga menyoroti maraknya praktik penjualan BBM eceran yang tidak sesuai standar, baik dari sisi takaran maupun harga.
Kondisi serupa turut terjadi pada gas LPG non-subsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan, yakni sekitar 42 hingga 49 persen.
Tak hanya soal BBM, pemerintah daerah juga mengusulkan pengembangan infrastruktur energi di Teluk Bintuni, termasuk pembangunan pabrik LPG serta jaringan gas rumah tangga guna memperluas akses energi bagi masyarakat.
Selain itu, percepatan pemanfaatan kelebihan daya dari proyek BP LNG Tangguh melalui kerja sama dengan PLN juga menjadi perhatian, termasuk rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di wilayah terpencil.
Pemerintah daerah turut mendorong penambahan program pemasangan listrik gratis bagi 2.000 hingga 5.000 rumah tangga kurang mampu, khususnya di distrik yang terdampak langsung aktivitas industri migas.
“Besar harapan kami di daerah, setelah pertemuan ini, usulan kami bisa segera ditindaklanjuti BPH Migas dan Pertamina,” ujar dia.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Teluk Bintuni berharap distribusi energi di daerahnya semakin merata, stabil, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (an)
Editor : Tina Mamangkey