RADARPAPUA.ID- Proyek ambisius Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), diperkirakan akan menghadapi kenaikan biaya konstruksi sebagai akibat dari terus melemahnya nilai tukar rupiah. Pada penutupan perdagangan Jumat (21/6/2024), nilai tukar rupiah tercatat berada di level Rp16.450 per dolar AS. Terkait hal ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa akan ada rapat kabinet paripurna pada Senin (24/6/2024) untuk membahas dampak pelemahan rupiah ini terhadap proyek-proyek nasional, termasuk IKN.
"Pelemahan nilai tukar tidak hanya berdampak pada IKN, tetapi juga proyek-proyek lain. Pada Senin (24/6/2024) nanti, kita akan membahas ini dalam rapat kabinet," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (21/6/2024). Basuki menambahkan, jika ketidakstabilan pasar rupiah berlanjut, pemerintah mungkin akan mengambil langkah-langkah darurat nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Baca Juga: Tanri Abeng, Sang Profesional Dengan Julukan Manajer Sejuta Dolar
Basuki juga mengakui bahwa kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani untuk proyek IKN mungkin akan mengalami kenaikan biaya. "Jika ada keputusan nasional, kita bisa melihat eskalasi pada kontrak yang sudah ada. Ini situasional, seperti yang terjadi saat pandemi dulu yang menyebabkan pembengkakan biaya," jelasnya.
Situasi ini semakin rumit mengingat pada tahun ini, Kementerian PUPR berencana menandatangani 33 kontrak baru dengan nilai total Rp26,53 triliun untuk mendukung pembangunan IKN. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah melelang 71 proyek lainnya yang akan dikerjakan melalui kontrak tahun jamak (multi years contract) dengan nilai mencapai Rp52,64 triliun.
Namun, anggaran infrastruktur yang dialokasikan untuk Kementerian PUPR pada tahun 2025 jauh lebih rendah dibandingkan kebutuhan. Untuk tahun 2025, Kementerian PUPR hanya diberikan pagu indikatif sebesar Rp75,63 triliun, jauh di bawah kebutuhan yang diajukan sebesar Rp212,58 triliun. "Menurut Bappenas, anggaran 2025 hanya sebesar Rp75 triliun untuk memberikan ruang bagi pemerintah baru," ujar Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (6/6/2024).
Baca Juga: Ekspansi Bisnis, Pertamina Siap Kelola Blok Migas Baru Di Irak
Menyikapi hal ini, Tauhid Ahmad, Ekonom Senior dari Institut for Development of Economics and Finance (Indef), menyatakan bahwa pengurangan pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2025 akan berdampak signifikan pada proyek pembangunan IKN. "Pengurangan pagu anggaran yang cukup besar ini pasti akan berimbas pada IKN. Proyek-proyek infrastruktur lainnya juga diperkirakan tidak akan mengalami kemajuan yang signifikan pada 2025. Jadi, pembangunan akan tetap berlanjut, namun tidak akan optimal," katanya. (*)
Editor : Fandy Gerungan