RADARPAPUA.ID- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada rapat lintas-kementerian yang dilakukan untuk membahas harga bahan bakar minyak (BBM), baik yang bersubsidi maupun non-subsidi, untuk bulan Juli 2024. Menurut Arifin, belum ada instruksi dari Presiden Joko Widodo terkait harga Pertalite dan Pertamax.
Pertamina mengajak masyarakat untuk menghargai upaya pemerintah dalam menjaga daya beli dengan menyediakan BBM bersubsidi seperti JBT Solar dan JBKP Pertalite. Dalam pernyataannya, Arifin juga menegaskan bahwa belum ada diskusi resmi mengenai harga listrik.
Baca Juga: Terungkap! Identitas Anggota KKB yang Tewas di Tangan Satgas Damai Cartenz
Pemerintah diketahui telah menahan kenaikan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi sejak awal tahun 2024. Alasan untuk menjaga harga tetap stabil hingga Juni 2024 adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, sebagaimana yang diungkapkan oleh Arifin sebelumnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyoroti dampak pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada perekonomian Indonesia. Dia mengakui bahwa depresiasi Rupiah dapat menyebabkan peningkatan biaya subsidi energi. Sri Mulyani menjelaskan bahwa karena banyak komponen energi diimpor, fluktuasi Rupiah akan berdampak pada pengeluaran subsidi untuk listrik, BBM, dan LPG.
Baca Juga: Proyek Smelter Bauksit Tersendat, ESDM Nyatakan 7 Proyek Masih Mandeg
Meskipun nilai tukar Rupiah telah menembus Rp16.397 per Dolar AS, asumsi kurs untuk subsidi energi tahun 2024 tetap berada di bawah Rp16.000 per Dolar AS. Anggaran subsidi energi yang meliputi BBM, listrik, dan LPG untuk tahun 2024 diperkirakan sekitar Rp300 triliun.
Namun, pemerintah belum berencana menambah anggaran untuk subsidi energi dalam waktu dekat. Pertamina dan PLN sebagai operator utama subsidi energi, akan tetap menjalankan tugasnya dan mengklaim biaya terkait kepada pemerintah setiap kuartal, yang kemudian akan diaudit oleh BPKP. (*)