RADARPAPUA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat langkah pengendalian inflasi, salah satunya dengan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok di seluruh daerah.
Fokus terbaru diarahkan pada percepatan distribusi minyak goreng ke wilayah Indonesia timur yang masih menghadapi tantangan distribusi.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, meminta Perum Bulog untuk mempercepat sekaligus memperluas penyaluran minyak goreng agar pasokan tetap terjaga dan harga di pasaran tidak mengalami lonjakan, terutama di wilayah kepulauan.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga pemerataan harga kebutuhan pokok di seluruh Indonesia, khususnya daerah yang memiliki hambatan logistik.
"Dari Bulog tadi juga kami minta untuk penyaluran minyak gorengnya dipercepat, diperbanyak, dan Indonesia timur ya, khususnya Papua, walaupun itu kita sama-sama memahami transportasinya sulit, tetapi tetap harus dimaksimalkan," kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Tomsi Tohir memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Dalam paparannya, Tomsi menjelaskan bahwa wilayah Indonesia timur yang meliputi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua telah mendapatkan alokasi minyak goreng merek MinyaKita sebanyak 6.115 kiloliter. Namun, hingga saat ini realisasi distribusinya baru mencapai sekitar 65 persen atau sekitar 4.025 kiloliter.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mempercepat proses distribusi agar kebutuhan masyarakat di daerah dapat segera terpenuhi secara merata.
Selain itu, ia menyoroti bahwa biaya logistik yang tinggi akibat kondisi geografis kepulauan sering kali menyebabkan harga barang kebutuhan pokok di wilayah timur lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Karena itu, menurutnya, forum pengendalian inflasi harus lebih fokus pada daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga signifikan agar langkah penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
"Oleh sebab itu, seluruh paparan narasumber ya kami minta untuk fokus dan bisa dipercepat sehingga nantinya ada waktu untuk daerah-daerah yang kita nilai kenaikannya cukup ekstrem untuk kita bisa tanyakan," ujarnya.
Tomsi juga menekankan pentingnya optimalisasi forum evaluasi mingguan pengendalian inflasi sebagai ruang koordinasi yang efektif antarinstansi. Forum ini diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan utama yang memicu inflasi di berbagai daerah.
Ia menambahkan bahwa pembahasan dalam forum tersebut perlu lebih difokuskan pada isu-isu penting yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga di masa mendatang.
"Sehingga dari pengalaman-pengalaman tersebut, kita perlu mengefektifkan waktu di mana hal-hal yang pokok, penting atau yang naik atau yang menjadikan hal-hal yang akan menyebabkan kenaikan yang kita prediksi di masa depan akan menyebabkan harga-harga itu naik, itu saja yang kita bahas," tuturnya.
Dengan langkah percepatan distribusi dan penguatan koordinasi lintas daerah ini, pemerintah berharap stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng, dapat terus terjaga hingga ke wilayah Indonesia timur.
Editor : Tina Mamangkey