SMA Taruna Kasuari Nusantara, Sekolah Unggulan di Papua Barat 

MANOKWARI — Provinsi Papua Barat (PB) segera memiliki SMA unggulan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) PB dan stakeholder terkait pun bergerak cepat melakukan pembenahan sehingga sekolah unggulan tersebut segera beroperasi. Salah satunya dengan menggelar Pemaparan Hasil Studi Kelayakan dan Rapat Tim Kerja Pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara di salah satu hotel di Manokwari, Senin (10/5/21). Dari pemaran tersebut, diketahui Provinsi PB masih tertinggal dalam aspek kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Rendahnya kualitas SDM juga menjadi penyebab permasalahan-permasalahan yang terjadi di Provinsi PB. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi PB masih tertinggal dari provinsi lain di Indonesia, dan salah satu komponen penyebab rendahnya IPM tersebut adalah karena permasalahan pendidikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Neraca Pendidikan Daerah Provinsi PB, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi PB menyebutkan bahwa permasalahan pendidikan secara umum yang terjadi adalah rendahnya IPM, rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) khususnya jenjang pendidikan SMA sederajat, terbatasnya layanan fasilitas pendidikan, kuantitas dan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, lulusan SMA dari Provinsi PB yang diterima di perguruan tinggi terkemuka masih sangat sedikit karena kemampuan dan kompetensi bidang MIPA dan Bahasa Inggris yang rendah. “Untuk menjawab persoalan dan permasalahan pendidikan tersebut, telah dilakukan berbagai kebijakan/regulasi dan tindakan, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Namun meskipun terjadi kemajuan dan perkembangan, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang memerlukan tindakan-tindakan strategis untuk penyelesaiannya,” kata Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat Charlie Heatubun melalui Ezrom Batorinding, Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan. Dijelaskannya, sejalan dengan visi dan misi Pemprov PB, amanat Undang-Undang Otonomi Khusus serta karakteristik PB sebagai provinsi konservasi, maka didirikan SMA Taruna Kasuari Nusantara. “Sekolah ini nantinya akan menjadi wadah untuk mempersiapkan generasi muda PB untuk menjadi pemimpin di masa depan yang memiliki kompetensi dan keahlian untuk menjawab tantangan pembangunan di Provinsi PB. Selain itu, juga untuk mempersiapkan lulusan SMA yang dapat bersaing dan diterima di perguruan tinggi terkemuka. Untuk mengetahui kelayakan pendirian SMA Unggulan di Provinsi PB ini, maka dilakukan suatu studi kelayakan yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan master plan untuk pengembangan SMA Unggulan yang diberi nama SMA Taruna Kasuari Nusantara,” jelasnya. Dilanjutkannya, Tim Kajian Naskah Akademik yang dibentuk oleh Balitbangda Provinsi PB bekerjasama dengan Universitas Papua (Unipa) Manokwari dan mitra pembangunan telah melakukan studi kelayakan. “Tujuan studi kelayakan ini adalah untuk melihat apakah pembangunan SMA Taruna Kasuari Nusantara layak dalam aspek teknis, aspek keuangan, SDM, standat nasional pendidikan, kelembagaan, dukungan masyarakat serta penjaminan mutu. Sedangkan manfaat dari dokumen studi kelayakan ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi PB dalam pengambilan keputusan SMA Taruna Kasuari Nusantara. Salin itu, studi ini diharapkan sebagai bahan acuan bagi penyusunan dokumen-dokumen pendukung lainnya dalam rangka pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara. Berdasarkan hasil kajian studi kelayakN terhadap aspek-aspek kelayakan, SMA Taruna Kasuari Nusantara layak untuk didirikan di Provinsi PB,” imbuhnya. Berdasar data yang dirangkum, rata-rata jumlah lulusan SMP/MTs di PB dalam tiga tahun terakhir sebanyak 10.697 siswa. Sementara kebutuhan siswa (daya tampung) SMA Taruna Kasuari Nusantara pada tahun pelajaran 2021/2022 – 2023/2024 (3 tahun pertama) hanya sebanyak 72 siswa per tahun. Dengan demikian dari aspek input siswa untuk pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara sangat layak. “Aspek kelayakan pebiayaan pendidikan, Pemprov PB memiliki komitmen yang kuat dalam pengembangan SDM Orang Asli Papua terutama terkait dengan pembiayaan pendidikan. Hal ini diawali dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 7 Tahun 2019 yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Khusus Provinsi PB Nomor 2 Tahun 2019, dimana dana otonomi khusus yang dialokasikan untuk bidang pendidikan minimal 25 persen. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa alokasi dana otonomi khusus untuk bidang pendidikan sebesar 54,11 persen untuk Provinsi PB dan rata-rata sebesar 28,24 persen untuk kabupaten/kota,” bebernya. Sementara untuk aspek teknis sarana prasarana, SMA Taruna Kasuari Nusantara ini awalnya akan menggunakan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Manokwari. “Berdasarkan kajian dan perbandingan terhadap regulasi (Permendikbud dan Permendiknas tentang Standar Sarana dan Prasarana), fasilitas yang terdapat di BLK seperti gedung, lahan, dan fasilitas lainnya dapat dimanfaatkan untuk ruang kelas, laboratorium, perpustakaan dan asrama siswa. Namun untuk dapat digunakan dalam waktu dekat, maka fasilitas yang ada di BLK harus direnovasi dan dilengkapi. Untuk tahap pertama ini, SMA Taruna Kasuari Nusantara hanya merekrut siswa putra, dan seiring dengan perkembangan waktu akan direkrut siswa putri,” serunya. “Lahan yang sudah disediakan oleh Pemprov PB seluas 35 hektar. Tenaga pendidik dan kependidikan sudah cukup tersedia di Provinsi PB. Kriteria untuk merekrut tenaga pendidik dan kependidikan akan melibatkan SMA Taruna Nusantara Magelang, Dinas Pendidikan Provinsi PB dan teknis pelaksanaannya akan lebih spesifik tercantum dalam master plan pengembangan SMA Taruna Kasuari Nusantara. Dukungan terhadap pendirian SMA ini juga telah didapatkan dari lembaga representasi masyarakat adat di Papua Barat yakni LMA, DAP, DPRD PB dan MRPB,” tandasnya. (ris/xlo)   Editor : Axel Refo