RADARPAPUA.ID - Lima saran dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina ditolak oleh pihak Ukraina. Peneliti Studi Rusia dan Eropa Timur di Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Radityo Dharmaputra menilai sikap Ukraina menolak proposal perdamaian yang ditawarkan Prabowo merupakan hal yang wajar. Sebab, proposal itu dianggap tidak masuk akal.
“Mengapa proposal Pak Prabowo langsung ditolak oleh Ukraina dan negara-negara Barat? Karena tidak masuk akal, tidak sesuai kondisi saat ini di lapangan, tidak mempertimbangkan konteks sejarah dan politik kawasan Eropa Timur, serta tidak sesuai prinsip Indonesia sendiri,” beber Radityo dalam Tweet-nya, Minggu (4/6).
Radityo memberikan contoh, usulan Prabowo terkait gencata senjata misalnya, tidak memberikan garansi Rusia tidak menyerang. “Sejak awal perang, sudah ada banyak upaya ‘gencatan senjata’, terutama oleh Turki. Tercatat sejak 28 Februari 2022 sudah ada belasan kali upaya tersebut. Hasil, nihil!,” imbuh Radityo.
Kemudian terkait penarikan mundur pasukan sejauh 15 km dan pembentukan zona demiliterisasi (DMZ), Radityo menyebut kalau ditawarkan di awal perang tentu masuk akal bagi Ukraina karena sedang terdesak. Sebab, saat ini Ukraina berada di atas angin. Radityo menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky baru saja mengatakan Ukraina siap melakukan serangan balik terhadap Rusia.
“Lantas mendadak disuruh berhenti dan mundur? Jelas tidak masuk akal bagi Ukraina. Bagi Rusia, yang sekarang terdesak juga dengan krisis di wilayahnya sendiri, usulan ini masuk akal,” jelas Radityo.
Selain itu, Radityo mempertanyakan DMZ didasarkan pada posisi yang mana. Jika asumsinya serangan di Belgorod juga bagian dari serangan balik maka sebagian akan berada di wilayah Rusia. Jika tidak, maka seluruh wilayah DMZ akan berada di wilayah Ukraina.
“Tentu Ukraina tidak bisa menerima itu. Bagaimana mungkin negara agresor seperti Rusia dibiarkan menginvasi, lalu diberi hadiah bisa menguasai sebagian wilayah yang diambil? Selain berlawanan dengan prinsip integritas wilayah, juga malah menjadi insentif bagi negara ‘kuat’,” terangnya.
Radityo juga menilai tawaran referendum di wilayah sengketa sebagai sesuatu yang sangat keliru. Pasalnya, dia menegaskan tidak ada wilayah sengketa dalam perang antara Rusia dengan ukraina.
"Perlu dicatat, tidak ada wilayah sengketa di sini. Yang ada adalah wilayah Ukraina yang diambil secara ilegal oleh Rusia sejak 2014," sebut Radityo.
Kabar ditolaknya proposal Prabowo disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov. Dia menilai usulan perdamaian yang ditawarkan Prabowo merugikan negaranya.
"Kedengarannya (proposal ini) seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Kami tidak butuh mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini," kata Rezkinov dilansir media Ukraina, Ukrinform.
Diketahui, Prabowo Subianto menyampaikan lima sarannya untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina, di International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Jumat (2/6).
"Karena itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merekomendasikan bagi saudara-saudara kita di Ukraina dan di Rusia untuk secepat mungkin menghentikan permusuhan,” kata Prabowo.
Lima saran tersebut meliputi, pertama gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik. Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.
Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia.
Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.(jpc)
Editor : Tina Mamangkey