MANADOPOST.ID--Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), Kementerian Hukum dan HAM RI, serta Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menjadi fokus utama Indonesian Civil Society Forum (ICSF) keempat, Rabu (14/06/2023).
Acara berlangsung selama dua hari dan diikuti oleh 250 peserta dari organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia, Pemerintah Indonesia, akademisi, dan mitra pembangunan. Tujuannya adalah merencanakan kerja sama untuk memperkuat demokrasi inklusif di Indonesia.
USAID menegaskan komitmen mereka untuk mendukung upaya Indonesia dalam memajukan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan inklusif.
Peran penting masyarakat sipil dalam membangun dan menjaga masyarakat Indonesia yang beragam dan toleran juga diakui.
ICSF 2023 fokus pada topik "Mempertahankan Masyarakat Sipil di Indonesia: Ruang Sipil, Kapasitas, dan Keberlanjutan."
Forum ini menjadi platform bagi masyarakat sipil dan pendukungnya untuk saling memahami dan membahas peran mereka dalam memperkuat reformasi demokrasi di Indonesia.
Kerja sama dengan masyarakat madani dan organisasi kemasyarakatan sangat penting menjelang pemilihan umum Presiden dan Legislatif pada bulan Februari 2024.
Demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang menyatukan bangsa yang beragam. Pelaksanaan demokrasi harus menekankan persatuan dan musyawarah mufakat demi kesejahteraan rakyat.
Semua elemen bangsa memiliki peran dan tanggung jawab sosial dalam menjaga persatuan dan kesejahteraan masyarakat.
ICSF memberikan pengakuan dan dukungan terhadap peran penting OMS Indonesia dalam mempromosikan pembangunan yang damai dan mendorong keberagaman sosial, serta memastikan partisipasi kelompok terpinggirkan dalam kebijakan publik. Kebebasan berbicara dianggap sebagai syarat mutlak dalam menjalankan demokrasi yang sejati.
USAID, melalui dukungannya, menjadi pendukung kuat masyarakat sipil Indonesia dengan membantu memperkuat kapasitas lembaga dan memastikan keberlanjutan finansial, dengan tujuan memajukan kemandirian OMS.(RP)
Editor : Clavel Lukas