Qantas Terlibat Outsourcing Ilegal Terhadap 1.700 Pekerja

Tina Mamangkey • Dipublikasikan Rabu, 13 September 2023 | 11:32 WIB
Maskapai internasional, Qantas
Maskapai internasional, Qantas

RADARPAPUA - Maskapai penerbangan nasional Australia, Qantas, mengalami kekalahan di pengadilan tinggi dalam upaya mereka untuk membatalkan keputusan yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan outsourcing secara ilegal terhadap 1.700 pekerja ground handler. Keputusan ini ditegaskan oleh pengadilan federal dan mewajibkan Qantas membayar kompensasi yang substansial karena pemutusan hubungan kerja di 10 bandara pada November 2020.

Sekretaris Nasional Serikat Pekerja Transportasi, Michael Kaine, memberikan pernyataan kepada wartawan di Canberra, menyatakan niat mereka untuk mencari kompensasi yang signifikan dan hukuman di pengadilan federal atas apa yang dia sebut sebagai "pemecatan terbesar yang dinyatakan ilegal" dalam sejarah Australia.

Pada bulan Juli 2021, pengadilan federal memutuskan bahwa Qantas melakukan outsourcing pekerjaan dengan motivasi untuk menghindari tindakan industrial, yang merupakan pelanggaran terhadap Fair Work Act.

Keputusan ini merupakan kemenangan penting bagi Serikat Pekerja Transportasi (TWU), yang mendapat dukungan dari Menteri Hubungan Kerja Tony Burke dalam kasus ini.

Serikat pekerja melaporkan bahwa keluhan mereka meningkat sebesar 70% pada tahun 2022 karena tingginya pembatalan, penundaan, dan kerugian bagasi.

Sebagai respons terhadap hasil pengadilan, TWU menyerukan permintaan maaf publik dari Qantas dan ketua mereka, Richard Goyder. Mereka juga mendesak untuk mengganti seluruh dewan, termasuk perwakilan pekerja, dengan direktur yang baru. (jpg)

Editor : Tina Mamangkey
outsourcing Pengadilan Tinggi qantas maskapai qantas Australia maskapai Pengadilan