RADARPAPUA.ID- Keamanan Siber Indonesia Rentan, Data Pribadi 337 Juta Warga Terancam Bocor.
Belakangan ini, Indonesia telah menjadi target serangan dan pencurian data pribadi oleh pihak tak bertanggung jawab, yang melibatkan lembaga pemerintahan dan korporasi. Diantaranya adalah serangan ransomware yang menargetkan Garuda Indonesia dan Bank Syariah Indonesia, serta aksi peretasan data pribadi oleh hacker bernama Bjorka pada data passport Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.
Pratama Persadha, seorang Pakar Keamanan Siber, menyoroti meningkatnya insiden pencurian data di Indonesia. "Salah satu serangan siber terbaru adalah peretasan data pribadi yang disebut berasal dari Dukcapil (Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil) Kementerian Dalam Negeri," ungkap Pratama.
Informasi tentang kebocoran data tersebut diunggah di sebuah forum yang digunakan untuk jual-beli data yang berhasil didapatkan oleh seorang peretas yang menggunakan nama samaran "RRR". Peretas tersebut mengaku telah memperoleh data dari server dukcapil.kemendagri.go.id pada tanggal 14 Juli 2023.
Baca Juga: Sekjen PDIP: Pertemuan Ganjar-Airlangga Tunjukkan Hubungan Harmonis
Menurut pernyataan "RRR", total data yang berhasil diakses mencapai 337 juta terkait penduduk Indonesia dan berasal dari tabel 'data_penduduks'. Salah satu data yang menonjol dalam kebocoran tersebut adalah field 'NAMA_LGKP_IBU', yang merupakan informasi ibu kandung seseorang. Data ini biasanya digunakan sebagai lapisan keamanan tambahan dalam sektor perbankan, sehingga sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah.
Pratama menjelaskan bahwa jika data ini dikombinasikan dengan data kebocoran lainnya, seperti Nama, NIK, No KK, Alamat, No HP, Alamat Email, No Rekening, dll., maka para pelaku kejahatan dapat dengan mudah melakukan penipuan dengan menggunakan metode social engineering. Dengan demikian, masyarakat yang menjadi korban kebocoran data berpotensi mengalami berbagai penipuan, baik langsung maupun melalui identitas palsu yang dibuat oleh pihak tak bertanggung jawab.
Selain membahayakan masyarakat, kebocoran data ini juga dapat merugikan pemerintah. Jika sumber kebocoran berasal dari lembaga pemerintahan, maka hal ini dapat menyiratkan rendahnya tingkat keamanan siber di sektor pemerintahan, yang akan merusak reputasi pemerintah di mata masyarakat Indonesia maupun internasional.
Baca Juga: Neymar Kena Denda Rp 49 Miliar karena Membuat Danau Buatan di dalam Rumah
Meskipun belum ada keterangan resmi dari Ditjen Disdukcapil, Pratama mencatat beberapa field yang mengarah pada kemungkinan bahwa data yang bocor tersebut mungkin berasal dari server disdukcapil. Forum tersebut juga menampilkan penawaran data-data Indonesia lainnya yang bocor, serta data dari negara-negara lain, menunjukkan luasnya skala ancaman keamanan siber yang dihadapi tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga dunia internasional.
Kebocoran data pribadi merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan langkah-langkah penguatan keamanan siber di berbagai sektor, agar masyarakat dan lembaga pemerintahan dapat terhindar dari ancaman yang semakin meningkat. (jpg)