RADARPAPUA.ID- Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) generatif, yang dikenal sebagai ChatGPT dan dikembangkan oleh OpenAI, sekali lagi membuktikan keterampilannya. Dalam pemanfaatan AI berbasis teks, kini ChatGPT telah diminta untuk menyusun draf Rancangan Undang-undang (RUU) legislatif yang akhirnya berhasil disahkan.
Di Kota Porto Alegre, Brasil, seorang anggota dewan kota bernama Ramiro Rosario telah dengan berani menyambut masa depan proses legislatif dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, terutama ChatGPT yang dikembangkan oleh OpenAI, untuk merancang Undang-undang. Pendekatan ini telah menimbulkan perbincangan tentang peran AI dalam tata kelola kenegaraan.
Baca Juga: Gabriel Martinelli hingga Declan Rice, Kisah Kemenangan Arsenal yang Memukau
Dilansir dari SCMP melalui Gizmochina, RUU tersebut, yang menitikberatkan pada masalah meteran air, tidak dihasilkan melalui diskusi legislatif yang mendalam, melainkan dengan mengajukan 15 pertanyaan singkat kepada ChatGPT. RUU tersebut menawarkan solusi praktis untuk permasalahan yang sudah lama ada, dan hasilnya memberikan kesan positif tidak hanya bagi Rosario tetapi juga bagi seluruh dewan kota yang dengan suara bulat menyetujui RUU tanpa mengetahui bahwa itu berasal dari AI.
RUU yang dibuat oleh AI menetapkan tenggat waktu 30 hari untuk mengganti meteran air yang hilang dan membebaskan pemilik properti dari biaya meteran air baru jika terjadi pencurian.
Insiden ini, yang baru terungkap setelah RUU disahkan, awalnya mendapat tanggapan skeptis, terutama dari Presiden Dewan, Hamilton Sossmeier. Namun, hal ini juga memunculkan kesadaran yang lebih luas terhadap potensi AI dalam administrasi publik.
Perubahan pandangan Sossmeier menekankan bahwa keterlibatan AI dalam tata kelola, meskipun mungkin terasa baru dan menakutkan, merupakan suatu tren yang tidak dapat dihindari dan bahkan dapat membawa manfaat.
Baca Juga: Menegangkan! Arsenal Amankan Puncak Klasemen dengan Kemenangan 4-3 atas Luton Town
Keputusan Rosario untuk merahasiakan peran ChatGPT mencerminkan pendekatan hati-hati dalam mengintegrasikan AI ke dalam politik. Ini menyoroti kekhawatiran bahwa bias terhadap AI bisa menghambat penerimaan teknologi ini.
Tetapi, keberhasilan implementasi RUU yang dirancang oleh AI menunjukkan potensi AI untuk menyederhanakan proses legislatif, memungkinkan pegawai negeri untuk fokus pada aspek-aspek yang lebih esensial dari peran mereka. (jpg)