Berita Terbaru Business Ekbis Ekonomi & Bisnis Fakfak Feature Gedung Bintang Hiburan Hukum & Kriminal Humaniora Internasional Kesehatan Kota Sorong Lifestyle & Teknologi Manokwari Selatan Nasional News Nusantara Olahraga Opini Otomotif Papua Raya Pegunungan Arfak Publika Publika & Politik Sorong Selatan Tambrauw Teluk Bintuni Teluk Wondama Teropong

Pertarungan Energi di Indonesia: Antara Gas AS dan Energi Hijau China

Prisilia Rumengan • Selasa, 23 September 2025 | 19:17 WIB

Pekerja berjalan di dekat panel surya yang menyediakan sebagian daya listrik ke Masjid Istiqlal dengan latar belakang cakrawala kota, di Jakarta, Indonesia, Rabu, 29 Maret 2023.
Pekerja berjalan di dekat panel surya yang menyediakan sebagian daya listrik ke Masjid Istiqlal dengan latar belakang cakrawala kota, di Jakarta, Indonesia, Rabu, 29 Maret 2023.

RADARPAPUA - Indonesia kini berada di persimpangan jalan energi. Sebagai eksportir batu bara terbesar di dunia, transisi energi bersih menjadi isu krusial. Namun, pilihan yang terbuka bukan hanya soal teknologi, tetapi juga pengaruh dua kekuatan global: Amerika Serikat dan China.

China bergerak cepat dengan investasi besar. Pada 2023, perusahaan China menandatangani kesepakatan senilai lebih dari $54 miliar dengan PLN, ditambah komitmen $10 miliar saat kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing. Mereka tak hanya membangun PLTS, tetapi juga menguasai rantai pasok mineral kritis hingga mobil listrik.

Di sisi lain, AS hadir lewat program JETP senilai $20 miliar, namun realisasinya minim. Hanya sekitar 6% dana yang cair, jauh dari kebutuhan Indonesia yang mencapai $97 miliar. Ketidakpastian politik di Washington juga membuat komitmen ini dipertanyakan, apalagi setelah AS menarik diri pada Maret lalu.

China menawarkan model energi bersih cepat dengan dampak ekonomi nyata, termasuk pabrik baterai, mobil listrik, dan panel surya yang menciptakan ribuan lapangan kerja. Namun, investasi itu sering menimbulkan biaya lingkungan tinggi, seperti polusi dari tambang nikel yang masih bergantung pada PLTU captive.

Sebaliknya, AS mendorong impor gas alam cair (LNG) senilai $10 miliar. LNG memang lebih bersih dari batu bara, tetapi tetap berisiko mengikat Indonesia lebih lama pada energi fosil. Jika terjebak kontrak jangka panjang, Indonesia bisa tertinggal dari tren global menuju energi terbarukan yang lebih murah dan cepat dipasang.

Pilihan energi ini bukan sekadar teknis, tapi juga geopolitik. China menawarkan kecepatan dan skala, AS menawarkan stabilitas finansial meski lambat. Namun, keduanya membawa risiko berbeda: ketergantungan pada fosil atau kerusakan lingkungan.

Masa depan energi Indonesia kini dipertaruhkan. Pemerintah perlu menimbang dengan bijak: apakah akan memilih jalan transisi cepat bersama China meski berisiko lingkungan, atau tetap membuka pintu bagi AS yang masih setengah hati pada energi bersih. Dunia tengah berubah, dan keputusan ini akan menentukan posisi Indonesia di era energi baru.(aj)

Editor : Prisilia Rumengan
#Indonesia #Amerika Serikat #China #energi