RADARPAPUA - Selama ini, banyak orang membayangkan sejarah uang sebagai urutan sederhana: barter → koin → uang kertas → kartu → saldo digital. Namun, penelitian terbaru dari Robert M. Rosenswig, Profesor Antropologi di University at Albany, menantang narasi itu.
Studi berjudul "Ancient Tally Sticks Explain the Nature of Modern Government Money" yang terbit di Journal of Economic Issues menunjukkan bahwa uang tidak lahir dari barter, melainkan dari sistem pencatatan dan perpajakan negara. Tally stick—alat kayu atau tulang yang digunakan sejak ribuan tahun lalu di Inggris, Tiongkok, hingga dunia Maya—adalah bukti nyata.
Di Inggris, tally stick dipakai sejak abad pertengahan untuk mencatat pajak di Exchequer. Bahkan ada tongkat delapan kaki yang merekam pinjaman £1,2 juta untuk Raja William III. Di Tiongkok, sejak abad ke-3 SM, pejabat mencatat pajak berupa gandum, sutra, atau koin dengan bambu yang dibelah dua. Sementara di dunia Maya (600–900 M), tulang tally stick menggambarkan kewajiban upeti seperti jagung atau kerja paksa.
Rosenswig menekankan bahwa barter hanya muncul di masyarakat yang sudah mengenal uang—misalnya saat terjadi krisis mata uang atau dalam transaksi antar orang asing—bukan sebagai fondasi ekonomi. Tally stick dari berbagai peradaban yang tak saling terhubung membuktikan hal ini.
Temuan ini menegaskan bahwa uang pada dasarnya adalah sistem politik, bukan sekadar alat tukar. Negara menciptakan uang untuk mengatur sumber daya, membiayai pengeluaran, lalu menarik pajak untuk menjaga stabilitas. Artinya, pandangan ekonomi ortodoks yang membandingkan negara dengan rumah tangga—harus "hemat" dan menyeimbangkan buku kas—kurang tepat secara historis.
Rosenswig berpendapat bahwa jika uang dipahami sebagai instrumen negara, maka kebijakan fiskal bisa lebih fleksibel. Pemerintah dapat belanja terlebih dahulu untuk membantu masyarakat, lalu mengatur inflasi lewat pajak, bukan membatasi diri karena takut "kehabisan uang".
Dengan kata lain, memahami sejarah tally stick bukan hanya soal arkeologi, melainkan juga membuka jalan baru untuk melihat uang modern sebagai alat kebijakan publik, bukan sekadar media pasar.(aj)
Editor : Richard Lawongan