PANAS! Demokrat Singgung Harun Masiku Usai Sekjen PDIP Ungkit Manipulasi Pemilu Era SB

RADARPAPUA.ID--Polemik antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan semakin memanas usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkit masalah manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) hingga mobilisasi aparat dan anggaran negara untuk kepentingan elektoral Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat pada 2009. Hasto menyebut, dugaan kecurangan tersebut karena SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyebutkan adanya potensi kecurangan pada Pemilu 2024 dan upaya penjegalan kandidat pasangan capres-cawapres tertentu. Kepala Bagian Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan, agar Hasto tidak mengada-ada karena tidak ada manipulasi proses Pemilu pada 2009. Herzaky lantas menyinggung kasus politikus PDIP Harun Masiku yang diduga terlibat suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Pemilu 2019. “Tidak ada itu DPT 2009 bermasalah ataupun hasil Pemilu yang dimanipulasi. Janganlah mengada-ngada Bang Hasto,” ujar Herzaky kepada wartawan, Senin (19/9). Harun Masiku yang merupakan mantan calon legislatif asal PDIP ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Harun diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar KPU menetapkannya sebagai anggota DPR. Diketahui, Wahyu terbukti menerima suap Rp600 juta dari Harun Masiku. Harun berhasil melarikan diri dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Kemudian pada Januari 2020, Harun ditetapkan sebagai buronan KPK. Bahkan Harun telah ditetapkan sebagai buron internasional. Hingga saat ini, keberadaannya belum diketahui. “Lagipula, publik kan tahu kalau di pemilu 2019 lalu, ada komisioner KPU yang ditangkap karena kasus suap. Kan, salah satu pelakunya kader partainya Bang Hasto, Harun Masiku, yang sudah buron 1000 hari lebih. Tidak ada cerita seperti itu di Pemilu 2009,” ungkap Herzaky. Herzaky meminta agar Hasto tidak perlu terlalu reaktif merespons pernyataan SBY. “Tidak perlu lah terlalu reaktif. Apalagi mengumbar hoaks dan fitnah. Kecuali kalau memang skenario jahatanya ketahuan,” tegas Herzaky. Sebelumnya, Hasto membeberkan data-data dugaan kecurangan pemilu pada era SBY tahun 2009, yang menyebabkan suara Partai Demokrat naik hingga 300 persen dari raihan suara pada Pemilu 2004. Hasto menyebut, adanya manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), mobilisasi aparat dan anggaran negara untuk kepentingan elektoral SBY dan Partai Demokrat. “Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Jaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Jaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan,” papar Hasto dalam konferensi pers, Minggu (18/9). “Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat. Diluar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk. Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY,” beber Hasto menandaskan.(Jawapos) Editor : Administrator