Pendapat itu tercermin dalam survei nasional yang dilakukan Lembaga Pemilih Indonesia. Direktur Eksekutif LPI Boni Hargens apresiasi dari kaum milenial Papua itu terasa setelah Presiden Jokowi meresmikan Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Kota Jayapura pada Selasa (21/3) lalu.
“Secara umum, mayoritas responden mencintai langkah Presiden Jokowi yang telah menunjukkan keberpihakannya terhadap masyarakat Papua, tak terkecuali kaum muda," ujar Boni Hargens di diskusi publik bertajuk "Pandangan Milenial Papua terhadap Pemerintahanp Presiden Jokowi " di Jakarta, Jumat (14/4).
Adapun responden yang mengaku bangga dengan kebijakan afirmatif Presiden Jokowi di Papua sebanyak 43,18 persen. Sementara responden yang menilai sangat bangga sebesar 39,13 persen.
Boni menjelaskan, pihaknya merumuskan keragaman pandangan kaum milenial Papua ke dalam empat indikator. Yakni, kesesuaian, efektivitas pemanfaatan, kontribusi pada perekonomian, dan kepuasan masyarakat.
Indikator kesesuaian untuk mengukur dimensi perencanaan atau kebijakan dengan ekspektasi publik berikut realisasinya. Indikator ini juga berangkat dari literasi atau pengetahuan publik terhadap kebijakan pemerintah.
“Lalu, indikator efekvitas pemanfaatan untuk melihat bagaimana dimensi kebijakan dapat dipahami dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik," ujarnya.
Selanjutnya, indikator kontribusi pada perekonomian, bagaimana kebijakan yang telah diterapkan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian masyarakat, dan wilayahnya. Sedangkan indikator kepuasan masyarakat, untuk memotret tingkat kepuasan publik terhadap realisasi kebijakan pemerintah di lapangan.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Krisno Legowo mengakui pembangunan infrastruktur dan SDM pada era Pemerintahan Jokowi di Papua sangat fenomenal.
Menurut dia, ada afirmatif policy di pemerintahan era Jokowi khususnya di Papua. "Yang paling tampak jalan Trans-Papua 3.462 kilometer telah kita bangun di Tanah Papua. Jalan di perbatasan 1.098 kilometer telah dibangun di Tanah Papua. Lalu kebijakan satu harga BBM yang membuat mobilitas masyarakat lebih lancar sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," papar Krisno.
Selain itu, kata Krisno, Jokowi juga memiliki keberpihakan terhadap Papua dari aspek regulasi, seperti penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, termasuk anggaran yang akan dialokasikan untuk pembangunan tersebut.(Jawapos) Editor : Administrator