RADARPAPUA - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas telah menurunkan alat berat untuk membantu evakuasi delapan penambang emas ilegal yang terperangkap di lubang tambang Dusun Tajur, Desa Pancurendang, Banyumas.
Namun, setelah lima hari berlalu, upaya evakuasi masih belum membuahkan hasil. Keluarga korban menyatakan kesiapannya menerima apapun hasil dari proses evakuasi tersebut.
Tim Radar Banyumas melaporkan bahwa keluarga korban datang dari Bogor menuju lokasi tambang sekitar pukul 15.15 dengan pengawalan beberapa petugas kepolisian.
Setibanya di lokasi, sembilan orang keluarga korban, termasuk dua kepala desa yang mewakili keluarga korban, disambut oleh Forkopimda Banyumas dan tim Basarnas.
Mereka mendengarkan penjelasan dari Basarnas tentang proses evakuasi yang telah dilakukan selama ini.
Setelah menerima penjelasan tersebut, perwakilan keluarga menyatakan sikapnya.
"Kami sudah mengerti jika penambang yang terperangkap tidak bisa diselamatkan," ungkap Ahyar Suryadi, kepala Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Samit, kepala Desa Cisarua, yang memiliki dua warganya yang terperangkap di lubang tambang emas.
"Ini sudah lima hari berlalu. Jika warga kami tak bisa diselamatkan, kami menerima kenyataan ini, dan kita percayakan semuanya kepada Tuhan Yang Mahakuasa," ujarnya.
Keluarga para pekerja tambang juga mengadakan doa bersama di sekitar lubang tambang.
Adah Sudarsa, kepala Basarnas Cilacap, menyatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan operasi pencarian dan penyelamatan delapan pekerja tambang selama tujuh hari ke depan, sesuai dengan standar prosedur operasi SAR.
Adah menambahkan bahwa operasi SAR kemarin telah dilakukan dengan membagi tim menjadi enam sektor.
Upaya pengurasan air juga telah dilakukan untuk membuka akses ke lubang tempat para penambang terjebak. Namun, sampai hari kelima operasi berlangsung, lubang tersebut masih digenangi air.
Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, menganggap kasus tambang ilegal di Banyumas sebagai bentuk eksploitasi kerja.
Namun, belum ada bukti unsur perekrutan yang memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Ini merupakan eksploitasi kerja dan menempatkan pekerja di tempat kerja berbahaya tanpa perlindungan yang memadai," ucapnya. (jpg)
Editor : Tina Mamangkey