RADARPAPUA - Upaya pembangunan di Papua disebut masih menghadapi tantangan besar yang belum terselesaikan hingga kini.
Di tengah pembangunan infrastruktur dan berbagai program pemerintah, persoalan keamanan dinilai tetap menjadi hambatan utama yang memengaruhi stabilitas serta kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Analis Politik dan Militer, Selamat Ginting, menyebut pembangunan fisik di Papua hingga kini masih menghadapi ancaman serius dari kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Berbagai aksi kekerasan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir bahkan telah memakan banyak korban.
”Masalah Papua ternyata tidak sesederhana soal pembangunan fisik saja. Persoalan terbesar justru terletak pada faktor keamanan dan tata kelola politik lokal. Di lapangan, pembangunan Papua menghadapi ancaman serius dari kelompok Organisasi Papua Merdeka,” kata Selamat Ginting dalam keterangan resmi pada Senin (18/5).
Menurutnya, aksi kekerasan yang terjadi di Papua tidak hanya menyasar aparat keamanan, tetapi juga warga sipil dan fasilitas umum.
Guru, tenaga kesehatan, pekerja proyek pembangunan hingga sarana pelayanan masyarakat disebut turut menjadi korban serangan.
Akademisi dari Universitas Nasional itu juga menyinggung tragedi pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga pada 2018.
Peristiwa tersebut dianggap sebagai salah satu aksi paling brutal yang dilakukan OPM karena menewaskan puluhan pekerja proyek Jalan Trans Papua yang saat itu tengah membuka akses di wilayah pedalaman.
"Serangan terhadap guru, tenaga kesehatan, pembakaran sekolah, gereja, hingga pembunuhan pilot sipil menunjukkan bahwa konflik Papua telah menyasar simbol-simbol pelayanan publik dan kemanusiaan,” ujarnya.
Selamat Ginting menilai, dari sudut pandang politik militer, konflik di Papua kini telah berkembang lebih jauh dari sekadar isu separatisme klasik.
Menurutnya, konflik tersebut sudah menjadi perebutan legitimasi dan pengaruh terhadap masyarakat sipil.
”OPM dari front bersenjata memahami bahwa pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat Papua. Oleh karena itu, proyek pembangunan dan aparat pelayanan publik sering dijadikan target serangan,” ujarnya.
Karena itu, ia memandang keberadaan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, masih sangat dibutuhkan di Papua.
Kehadiran prajurit TNI disebut bukan hanya untuk menjalankan operasi tempur, tetapi juga melaksanakan fungsi sosial dan pembangunan melalui doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Selain menjalankan tugas pengamanan, prajurit TNI di Papua juga disebut terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti mengajar anak-anak di pedalaman, membantu pelayanan kesehatan gratis, membuka akses air bersih, mendukung distribusi logistik, membangun infrastruktur desa hingga memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
”Strategi ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan di Papua telah bergeser dari pola hard approach menuju kombinasi keamanan dan kesejahteraan. Negara menyadari bahwa stabilitas tidak mungkin tercapai hanya melalui operasi militer, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan rakyat,” bebernya.
Di sisi lain, Selamat Ginting juga menyoroti persoalan tata kelola anggaran dan elite lokal di Papua. Menurutnya, besarnya dana Otonomi Khusus (Otsus) tidak otomatis mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila masih terjadi penyalahgunaan anggaran dan distribusi pembangunan yang tidak tepat sasaran.
Berdasarkan data pemerintah, total Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang dialokasikan untuk Papua sejak 2002 hingga 2026 mencapai sekitar Rp192,55 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, listrik, telekomunikasi, sanitasi, serta pembukaan akses wilayah terpencil.
Namun demikian, menurutnya kondisi tersebut justru kerap dimanfaatkan kelompok separatis untuk membangun narasi bahwa negara gagal hadir di Papua.
”Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk membangun propaganda bahwa negara gagal hadir di Papua. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus berani melakukan evaluasi serius terhadap pengelolaan dana Otsus,” pungkasnya. (jpg)
Editor : Tina Mamangkey