RADARPAPUA - Pemerintah melakukan penyesuaian anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada APBN 2026. Anggaran program prioritas tersebut dipangkas sebesar Rp67 triliun dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pengurangan anggaran dilakukan agar penggunaan dana program MBG bisa berjalan lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi manfaat utama bagi masyarakat, khususnya pelajar.
Menurut Purbaya, hingga 30 April 2026 realisasi penyaluran anggaran program MBG telah mencapai Rp75 triliun. Dana tersebut telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat dan mendukung operasional 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"MBG sudah mencapai Rp 75 triliun, itu 22,4 persen dari APBN yang sebesar Rp 335 triliun. Tapi nanti bukan Rp 335 triliun. Ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Presiden, sehingga dana Badan Gizi Nasional (BGN) bisa dipakai lebih efektif dan efisien," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5).
Ia mengungkapkan Presiden Prabowo saat ini tengah mengevaluasi manajemen pelaksanaan program MBG, termasuk mekanisme belanja yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemerintah disebut masih menghitung pola penghematan terbaik agar program tetap berjalan optimal dan tidak mengganggu distribusi makanan bergizi bagi siswa sekolah di seluruh Indonesia.
"Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu," tuturnya.
Di sisi lain, belanja negara hingga April 2026 tercatat mengalami pertumbuhan signifikan. Realisasi belanja negara mencapai Rp1.082,8 triliun atau sekitar 28,2 persen dari total target APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.
Belanja pemerintah pusat juga meningkat tajam hingga 51,1 persen dengan total realisasi mencapai Rp826 triliun. Pemerintah menyebut capaian tersebut merupakan bagian dari strategi pemerataan penyaluran anggaran sepanjang tahun.
Secara rinci, belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp400,5 triliun atau tumbuh 57,9 persen. Sementara itu, belanja non-kementerian/lembaga tercatat sebesar Rp425,5 triliun.
Adapun pendapatan negara hingga akhir April 2026 tercatat sebesar Rp918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen dibanding periode sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, defisit APBN mencapai 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp164,4 triliun.
Pemerintah memastikan efisiensi anggaran program MBG tetap dilakukan dengan mempertimbangkan keberlangsungan program dan manfaatnya bagi jutaan penerima di seluruh Indonesia. (jpg)
Editor : Tina Mamangkey