RADARPAPUA - Jumlah penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin pada 2026 terlihat sangat berbeda tergantung garis kemiskinan yang digunakan.
Bank Dunia (World Bank) mencatat sebanyak 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan apabila pengukurannya menggunakan standar negara berpendapatan menengah atas.
Angka tersebut merupakan proyeksi Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2026. Penghitungan menggunakan garis kemiskinan sebesar USD 8,30 per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021.
Dengan batas tersebut, sebanyak 183,6 juta penduduk Indonesia dikategorikan miskin karena memiliki pendapatan kurang dari USD 8,30 per kapita per hari. Jika dikonversikan, batas itu setara dengan pendapatan di bawah sekitar Rp4,39 juta per kapita per bulan.
Meski jumlahnya masih besar, persentase tersebut sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan 2025. Pada tahun sebelumnya, Bank Dunia mencatat sebanyak 65,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan dengan parameter yang sama.
Sementara itu, jika menggunakan standar garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah, jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat jauh lebih rendah, yakni sekitar 46,9 juta jiwa.
Dalam parameter ini, seseorang dikategorikan miskin apabila memiliki pendapatan kurang dari USD 4,20 per kapita per hari berdasarkan PPP 2021.
Bank Dunia mencatat tingkat kemiskinan berdasarkan garis tersebut turun 3,4 poin persentase menjadi 16,4 persen pada Maret 2026.
Penurunan tersebut antara lain didukung oleh stimulus pemerintah yang dinilai membantu menopang konsumsi rumah tangga berpendapatan rendah.
Selain itu, kenaikan upah pada sektor berkeahlian rendah yang mencapai 6 persen secara tahunan hingga Februari 2025 turut memberikan kontribusi terhadap membaiknya kondisi ekonomi kelompok berpendapatan rendah.
Kondisi tersebut kemudian ikut mendorong penurunan tingkat kemiskinan apabila menggunakan ambang USD 4,20 berdasarkan PPP 2021.
Gambaran yang berbeda kembali terlihat jika pengukuran memakai parameter kemiskinan internasional. Bank Dunia menggunakan batas pendapatan kurang dari USD 3,00 per kapita per hari berdasarkan PPP 2021. Dengan standar ini, persentase penduduk miskin Indonesia tercatat sebesar 3,6 persen.
Angka tersebut juga menunjukkan perbaikan dibandingkan 2025 yang berada di level 4,0 persen.
Dalam laporan yang sama, Bank Dunia mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,1 persen pada 2025. Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh peningkatan investasi serta kenaikan ekspor.
Kinerja ekspor turut dipengaruhi oleh pengiriman produk manufaktur lebih awal atau front-loaded shipments, di tengah meningkatnya permintaan komoditas di pasar global.
Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan. Pertumbuhan konsumsi tercatat sebesar 4,7 persen pada 2025, turun dari 5,3 persen pada 2024, meskipun pemerintah memberikan stimulus fiskal sebesar 0,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Sektor jasa dan pertanian menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Komoditas kelapa sawit juga menjadi bagian penting dalam kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian.
Memasuki 2026, kondisi ekonomi Indonesia turut menghadapi dampak dari konflik di Timur Tengah. Hingga Maret 2026, inflasi umum meningkat menjadi 3,5 persen atau berada di batas atas kisaran target Bank Indonesia.
Kenaikan inflasi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya berakhirnya subsidi listrik sementara, penyesuaian tarif air, serta kenaikan harga pangan.
Tekanan pada harga pangan juga terlihat dari inflasi pangan yang mencapai 3,3 persen. Kondisi cuaca yang kurang mendukung menjadi salah satu faktor pendorong, selain meningkatnya permintaan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). (jpg)
Editor : Tina Mamangkey