Polda Papua menyebutkan, pemerintah sedang melalukan mediasi kasus pertikaian tersebut, guna mencapai titik temu dan meredam konflik sosial di daerah itu. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo, mengatakan berbagai langkah dilakukan pemerintah guna meredam terjadinya kasus pertikaian antarwarga tersebut.
"Berbagai informasi yang beredar saat ini terkait terjadi konflik antarwarga di Kabupaten Nabire, sedang ditangani secara serius oleh pihak kepolisian bersama pemerintah daerah serta instansi terkait," katanya.
Menurut Ignatius, rekonsiliasi ini bertujuan untuk menemukan titik temu antara kedua kelompok yang bertikai, guna menghindari korban jiwa dan kerugian material lebih lanjut bagi warga.
"Kami meminta warga, khususnya di Kabupaten Nabire dan beberapa kabupaten di sekitar wilayah itu agar menahan diri di tempat masing-masing ataupun tidak melakukan aksi yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain," ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah setempat, dengan dukungan aparat keamanan, bertindak cepat untuk mencegah konflik berkepanjangan dengan mengutamakan norma adat dan agama.
"Kepada masyarakat di luar Provinsi Papua Tengah, diharapkan tetap tenang dan tidak memposting video kebakaran yang dapat memicu kemarahan warga, mengingat potensi dampak negatif dari konten video tersebut," katanya lagi.
Sebelumnya, terjadi perselisihan antara suku Mee dan suku Dani yang bermula dari isu pencabutan tanda batas lokasi tanah ulayat di Desa Urumusu, Kecamatan Uwapa, Kabupaten Nabire, Senin (5/6) sekitar pukul 12.00 WIB, sehingga mengakibatkan kematian dua Mees, terluka oleh panah dan luka tusukan, dan hingga saat ini polisi terus mendata kerusakan dan rumah.(ant)
Editor : Tanya Rompas