Untuk itu, segera lakukan moratorium semua investasi terkait SDA (sumber daya alam) di kawasan timur, karena hal itu hanya menjadikan kawasan timur sebagai wilayah sasaran eksploitasi SDA, sementara rakyat tetap berada dalam garis kemiskinan.
Moratorium investasi bisa dibuka kembali setelah ada konsep dan rencana jelas mengenai kawasan Indonesia Timur, sehingga kekayaan alam yang ada benar-benar bisa mengangkat kemiskinan rakyat setempat.
Demikian simpulan diskusi terbatas mengenai Kawasan Timur dan Pemilu 2024 yang difasilitasi Archipelago Solidarity Foundation di Jakarta, Minggu (11/6). Diskusi diikuti antara lain, Direktur Archipelago Solidarity Foundation Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina, Prof Yan Sopahelawakan (BRIN), Tokoh Maluku Amir Hamzah Marasabessy, Dr Ignas Irianto (NTT), Web Warouw (Sulut), Daniel Tagukawi (NTT), Hengky Ap (Papua), dan Theopilus Louis (Maluku).
Menurut Engelina, kawasan timur merupakan daerah termiskin di Indonesia. Namun, dari pemilu ke pemilu, tetap saja tidak ada perkembangan signifikan di kawasan ini.
“Sekarang pun tak ada bakal capres yang secara gamblang memaparkan bagaimana strategi dan konsep, agar kawasan timur ini keluar dari kungkungan kemiskinan. Bukan pesimis, tapi kalau kita lihat perilaku elit yang lebih mementingkan sekadar menang Pemilu, maka kawasan kita ini bakal tetap didera kemiskinan,” tegas Engelina.
Dia mengatakan bila kawasan timur tetap diperlakukan seperti selama ini, maka hanya akan terus mengalami kerusakan lingkungan dan kekayaan alam dikuras. Tapi, tidak membuat masyarakatnya keluar dari belenggu kemiskinan.
Menurut Engelina, siapapun capres yang ikut dalam Pemilu 2024 perlu memberikan gagasan konkret tentang apa yang dilakukan di kawasan timur. Ia mengingatkan perlu kesadaran dan kewaspadaan dalam menentukan pilihan, bukan kepada orang semata. Sebab, risiko salah memilih akan berdampak pada nasib rakyat ke depan.
“Sekarang kita rakyat Indonesia Timur mau memilih siapa? Tidak ada paparan mengenai pengembangan kawasan timur. Tidak ada terobosan dan keberpihakan. Semua hanya slogan yang kita dengar dari waktu ke waktu,” cetus Engelina.
Engelina mengingatkan, Pancasila sebagai dasar negara, isinya bertujuan mensejahterakan rakyat, terutama sila ketiga dan kelima. Tetapi kalau itu tidak terjadi, maka pemerintah menyimpan bom waktu, menunggu kemarahan dan perlawanan rakyatnya meledak suatu hari nanti.
“Mereka sudah tahu ada kemiskinan, ada ketertinggalan, tetapi tidak ada kebijakan nyata mendobrak situasi ini. Jujur saja kami kecewa dan marah. Belum ada tanda-tanda untuk mencari solusi, karena para calon pemimpin tidak mengerti kawasan timur, apalagi miliki gagasan,” tegasnya.
Dia menjelaskan, masa depan Indonesia ada di kawasan timur. Mulai dari kekayaan alam maupun geopolitik dan geostrategi. Namun, tetapi tetap saja ketimpangan kawasan semakin melebar, karena tidak ada kebijakan yang benar-benar menunjukkan kemauan politik untuk itu.
Sementara itu, Amir Hamzah menyoroti berbagai produk perundangan yang justru tidak berpihak ke daerah. Prinsip otonomi tidak diterapkan secara baik, sehingga mulai dari hal kecil yang bisa diurus daerah malah ditarik ke pusat. Kalau begini prakteknya, apa yang yang bisa dikelola daerah?
‘’Kita ingin ada kebijakan seperti, semua pajak di daerah dikelola daerah sebelum dibagi ke pusat. Sekarang, semuanya diambil pusat, kemudian daerah yang merupakan penghasil menanti kebaikan pusat. Mana keberpihakan ke daerah?” semburnya.
Amir Hamzah mengingatkan sangat wajar kekecewaan di kawasan timur karena semua daerah berada dalam garis kemiskinan. Sementara di satu sisi, tidak terlihat upaya luar biasa membawa kemajuan di daerah. Semua kekayaan alam dikeruk tanpa menjadikan kawasan ini sejahtera.
“Kebijakan seperti ini bikin kita semua kecewa. Tetapi ya tidak bisa berbuat apa-apa, karena terlalu banyak ‘boneka’ yang memiliki peranan di negara ini,” tegasnya.
Dia mengingatkan agar kawasan timur cermat menyikapi situasi sehingga tidak terjebak dan menjadi korban berbagai kepentingan global yang memang ngiler dengan potensi kawasan timur dan di semua kawasan Melanesia.
Menurut Amir, siapapun penguasa di negara ini agar tidak melupakan sejarah. Jika tidak mau mengurus dengfan serius kawsan Timur, silakan catat, di sini kami pernah memiliki Negara Indonesia Timur (NIT). Menjadi tidak wajar orang dirayu bergabung, setelah bergabung dibiarkan terus dalam kondisi kemiskinan.
“Kita harus kembali mengingatkan sejarah ini. Kalau kita dibiarkan terus, pemerintah menanam bom waktu,” tegasnya.
Prof Yan Sopahelawakan, mengatakan sejauh ini program pemerintah membangun infrastruktur dan berbagai program lain di kawasan timur hanya gimmick. Karena yang terjadi justru eksploitasi sumber daya alam. Dia mengingatkan, kontestasi politik yang tidak peduli kawasan timur, jangan coba-coba membual lagi. Apalagi hanya menjadikan kawasan timur sebagai halaman eksploitasi para pendukung capres.
“Politik dagang sapi seperti itu hanya menjadikan kawasan timur sasaran eksploitasi dari pusat kekuasaan. Sebab, kalau semakin jauh dari pusat kekuasaan, tentu kurang mendapat perhatian. Ini yang harus diubah, sehingga tidak ada yang merasa dieksploitasi,” tegas Prof Yan.
Menurutnya, kawasan timur bukan hanya soal sumber daya alam semata, tetapi juga ada kontribusi dari perubahan iklim, karena memiliki wilayah laut yang luas. Hanya saja, kawasan ini menjadi sangat berisiko menanggung beban dari negara-negara maju. Sebaran pulau-pulau kecil di kawasan Oceania memiliki kultur maritime yang kuat, sehingga perlakuan dan kebijakannya tidak bisa disamakan dengan kultur kontinental.
“Dengan mengembangkan aquakultur sebenarnya lebih dari cukup untuk mensejahterakan rakyat di kawasan timur. Tetapi, ini tidak dikelola secara baik,” katanya.
Persoalan sangat jelas, kata Prof Yan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan infrastruktur dasar. Kalau ini diperhatikan serius, disertai pengembangan potensi kelautan, maka kawasan ini bisa keluar dari kungkungan kemiskinan.
“Kita butuhkan otonomi fiscal. Sehingga daerah memiliki keleluasaan mengelola anggaran untuk kesejahteraan rakyat di daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Dr Ignas Irianto, mengatakan negara ada untuk menghadirkan kesejahteraan. Sumber daya alam dikelola negara demi kesejahteraan masyakarat. Mulai dari yang paling dekat sumbernya hingga yang terjauh.
“Sumber daya alam di Indonesia bagian barat sudah habis dieksploitasi, tersisa di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur. Ada data bahwa lebih dari 50 persen investasi di SDA saat ini dilakukan di kawasan Indonesia Timur. Namun sampai saat ini kawasan indonesia timur tetap miskin. Bahkan kemiskinan akut ditandai tingginya stunting serta korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang),” urainya.
Ignas mengatakan komoditi yang lagi naik daun di pasar global adalah nikel yang juga dieksploitasi besar-besaran di Indonesia. Namun data bahwa seluruh daerah penghasil nikel adalah provinsi miskin menunjukkan fakta bahwa kehadiran negara dan ekploitasi SDA tidak membawa kesejahteraan.
“Masyarakat kawasan timur dengan populasi rendah tidak memiliki kekuatan elektoral dalam pilpres, ehingga cenderung mengikuti saja hasil pilpres yang praktis didikte oleh kekuatan elektoral masyarakat bagian barat. Ini mulai disadari oleh masyarakat kawasan timur. Kesadaran ini bisa berujung pada perubahan sikap politik dalam melihat kehadiran negara secara lebih obyektif kritis di masa depan,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut dia, suatu perubahan pendekatan pengelolaan negara wajib dipikirkan agar kehadiran negara bisa membawa kesejahteraan secara adil ke seluruh kawasan nusantara.
Salah satu pentolan pergerakan 1998, Web Warouw, mengatakan kawasan timur membutuhkan daya tawar yang kuat, sehingga memaksa perhatian lebih dari penguasa di pusat. Untuk itu, setiap daerah perlu memperkuat posisi dalam gerak bersama agar ada keadilan sosial dan keadilan politik bisa dirasakan.
“Mulai dituntut dari kesehatan dan pendidikan gratis, keadilan pengelolaan SDA dan sebagainya. Pemerintah moratorium dulu semua investasi ke kawasan timur, agar rakyat tidak menjadi korban eksploitasi,” tegas Web yang juga wartawan senior ini.
Senada dengan itu,Hengky Ap memandang perlu memperkuat dan konsolidasi posisi tawar kawasan, sehingga pihak lain tidak menjadikan kawasan ini sekadar tempat eksploitasi SDA.
“Sekarang ini tidak ada, sehingga kawasan yang kaya ini dibiarkan tetap dalam kemiskinan dan semua dikontrol dari pusat. Orang kawasan timur tidak memiliki akses yang memadai dalam pemerintahan,” tegasnya.(sp/bgc/hpn/mpd)
Editor : Tanya Rompas