RADARPAPUA -Setelah proses pemungutan suara pada Pemilu berlalu, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri, menyoroti potensi konflik yang bisa merusak keamanan wilayah.
Dalam upaya mencegah eskalasi kekerasan pasca-pemilu, Fakhiri menekankan pentingnya respons cepat dari pihak terkait, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Fakhiri meminta KPU untuk segera merapat ke provinsi setelah menyelesaikan pleno, menghindari penundaan yang bisa memicu ketegangan di daerah.
Ia menyoroti protes-protes pasca-pemilu yang cenderung berujung pada tindakan anarkis, khususnya terkait penyerangan kantor Bawaslu atau KPU yang diyakini terkait dengan Pemilihan Legislatif (Pileg).
Menyikapi hal ini, Fakhiri menekankan perlunya respons cerdas dari kepolisian setempat. Dia menegaskan perlunya pendekatan yang bijaksana dengan para calon yang bersengketa, serta memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan etis.
Pentingnya menjaga keamanan dan kedamaian di Papua juga menjadi fokus utama Kapolda.
Dalam hal ini, penambahan pasukan di ibukota provinsi serta penyesuaian pasukan di daerah-daerah rawan menjadi langkah strategis untuk mengamankan proses pleno.
"Fakhiri juga menekankan pentingnya kerjasama antara pihak kepolisian dengan Pangdam untuk memastikan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Papua.
Selaku Kapolda, "Fakhiri menegaskan bahwa proses demokrasi telah selesai dan jika ada dugaan kecurangan, masyarakat diimbau untuk melaporkannya kepada lembaga terkait, seperti Bawaslu atau DKPP, tanpa melanggar hukum.
Sementara itu, Kapolda juga menyoroti pentingnya kerjasama dari pihak KPU dan petugas pemungutan suara (PPD) untuk mempercepat proses pleno di tingkat TPS.
Hal ini dianggap krusial untuk menghindari kemungkinan gangguan situasi di Papua akibat penundaan proses perhitungan suara.
Dengan berbagai langkah proaktif yang diambil, Kapolda Papua menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran proses demokrasi di Papua pasca-pemilu.(cepos)
Editor : Nur Fadilah