RADARPAPUA.ID- Pimpinan Pusat Muhammadiyah merespon dengan penuh kehati-hatian terkait peluang mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang baru saja dibuka pemerintah untuk ormas keagamaan.
"Persoalan ini krusial dan Muhammadiyah tidak ingin tergesa-gesa," ujar Ketua PP Muhammadiyah Kiai Saad Ibrahim di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).
Saad menjelaskan bahwa Muhammadiyah akan membahas peluang ini secara internal dengan seksama, mempertimbangkan berbagai aspek, dan menyesuaikan dengan kapasitas organisasi.
"Kami akan godok lebih dulu, bicarakan segi positif dan negatifnya," kata Saad.
Lebih lanjut, Saad menekankan bahwa Muhammadiyah memprioritaskan manfaat jangka panjang dan kelestarian lingkungan dalam mempertimbangkan peluang ini.
"Ketika menyikapi sesuatu, kita harus paham betul objeknya. Soal ini banyak mudaratnya, harus dipahami betul baru kemudian kita bersikap," jelas Saad.
Oleh karena itu, Muhammadiyah belum menentukan waktu pasti untuk membahas peluang ini secara resmi.
Baca Juga: Menjelajahi Kekayaan Budaya Suku Togutil di Halmahera Timur
"Hampir dipastikan tidak bisa dibahas di bulan Juni ini," kata Saad. "Kami perlu mengukur kemampuan dan sebagainya."
Saad meyakini pemerintah bijak dalam mengambil keputusan terkait penunjukan ormas untuk mengelola tambang.
"Muhammadiyah sebagai ormas baru dalam hal ini, perlu mempelajari lebih lanjut tentang pertambangan," pungkasnya. (*)
Editor : Fandy Gerungan