RADARPAPUA - Situasi kemanusiaan di wilayah Papua Tengah kembali menjadi sorotan setelah serangkaian kekerasan yang terjadi di Kabupaten Puncak menimbulkan korban jiwa dan penderitaan bagi masyarakat sipil.
Di tengah kondisi yang masih belum sepenuhnya kondusif, upaya pemantauan pun terus diperkuat untuk mengungkap fakta di lapangan sekaligus mendorong penghentian konflik.
Komnas HAM meningkatkan intensitas pemantauan terhadap kasus kekerasan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Langkah ini dilakukan guna menekan eskalasi konflik, melindungi masyarakat sipil, serta mencegah bertambahnya korban jiwa.
Komisioner Komnas HAM, Saurlin P Siagian, menyebut peristiwa tersebut sebagai salah satu kasus paling serius yang ditangani sepanjang tahun 2026, mengingat dampak kemanusiaan yang ditimbulkan sangat luas.
“Peristiwa Puncak ini salah satu peristiwa yang terberat yang kita dapatkan di 2026 ini,” ujarnya di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini Komnas HAM masih berada dalam tahap pemantauan, sehingga belum dapat menarik kesimpulan akhir.
Meski demikian, sejumlah indikasi awal telah dikantongi berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun.
“Kami harus tetap menggunakan kata indikasi karena masih dalam langkah-langkah pemantauan. Belum ada kesimpulan akhir,” katanya.
Berdasarkan data sementara, sedikitnya 15 orang dilaporkan meninggal dunia dan tujuh lainnya mengalami luka-luka dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Korban tidak hanya berasal dari kalangan laki-laki dewasa, tetapi juga mencakup perempuan dan anak-anak.
“Dengan meninggalnya 15 orang ini, ada anak-anak, ada perempuan, dan ini menjadi atensi luar biasa kami,” ujar Saurlin.
Namun, dalam proses pemantauan, Komnas HAM menghadapi kendala besar berupa keterbatasan akses menuju lokasi konflik.
Meski belum dapat menjangkau langsung distrik-distrik yang terdampak, tim tetap berupaya mengumpulkan informasi dari warga yang berhasil keluar dari wilayah tersebut.
“Kita belum bisa menembus distrik-distrik yang terjadi konflik, tetapi orang-orang yang keluar sudah kita 'interview' (wawancara),” katanya.
Informasi awal menyebutkan bahwa rangkaian kekerasan bermula dari kontak senjata pada 13 April, yang kemudian berlanjut dengan operasi pada 14 April dan berdampak hingga saat ini.
Situasi tersebut dinilai berpotensi memicu korban tambahan jika tidak segera dihentikan.
“Kami ingin menekankan, mestinya ini harus segera diakhiri sehingga menghentikan korban dari kedua belah pihak,” kata Saurlin.
Selain korban jiwa, konflik ini juga menimbulkan dampak kemanusiaan yang luas, termasuk meningkatnya jumlah warga yang mengungsi serta terhambatnya distribusi bantuan ke daerah terdampak.
“Kita mengkhawatirkan akan terjadi korban yang jauh lebih banyak karena petugas kemanusiaan masih kesulitan masuk,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Papua tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, melainkan perlu strategi yang lebih menyeluruh.
“Pendekatan yang paling bermartabat dalam prinsip kemanusiaan adalah dialog,” katanya.
Komnas HAM memastikan akan terus melakukan pemantauan intensif serta berkoordinasi dengan pemerintah dan aparat keamanan guna memastikan penanganan konflik berjalan lebih efektif.
Fokus utama tetap pada perlindungan masyarakat sipil dan pemulihan kondisi di wilayah terdampak.
Sebelumnya, Natalius Pigai menyampaikan bahwa 15 warga sipil tewas akibat baku tembak antara aparat dengan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat di Kampung Kembru, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Selasa (14/4).
Data tersebut dihimpun dari berbagai sumber, mulai dari pemerintah daerah, warga setempat, hingga korban luka yang terdampak langsung peristiwa tersebut. Selain korban meninggal dunia, tercatat pula tujuh orang mengalami luka-luka.
Peristiwa ini pun menjadi perhatian serius pemerintah karena besarnya dampak terhadap masyarakat sipil, sekaligus menegaskan pentingnya langkah cepat untuk meredam konflik agar tidak semakin meluas. (antara)
Editor : Tina Mamangkey