RADARPAPUA - Percepatan pembangunan di wilayah Papua terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Sejumlah daerah otonomi baru (DOB) kini mulai memperlihatkan kemajuan, baik dari sisi infrastruktur pemerintahan maupun peningkatan layanan publik bagi masyarakat.
Ribka Haluk menyampaikan bahwa beberapa provinsi di Papua telah mencatatkan progres signifikan, terutama di wilayah DOB yang menjadi fokus pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
Ia mengungkapkan, perkembangan tersebut terlihat jelas di sejumlah wilayah. Di Papua Selatan, fasilitas pemerintahan sudah mulai beroperasi, sementara di Papua Barat Daya pembangunan infrastrukturnya telah rampung.
"Untuk Papua Tengah, kantor gubernur ditargetkan selesai Desember 2026. Sementara, Papua Pegunungan masih dalam tahap perencanaan," kata Ribka dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan usai mendampingi Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Tanah Papua pada 20–22 April 2026.
Kunjungan tersebut mencakup beberapa daerah, seperti Nabire, Mimika, Yahukimo, Sorong, hingga Raja Ampat.
Kunjungan ini difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur serta penguatan layanan publik di wilayah DOB.
Selain itu, agenda tersebut juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan kehadiran negara secara nyata di tengah masyarakat Papua.
Salah satu agenda penting dilakukan di Yahukimo. Dalam kesempatan itu, Wapres meninjau Sekolah Kristen Yahukimo untuk memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mengunjungi RSUD Dekai guna melihat layanan kesehatan, serta menyambangi Koramil 1715/06 Dekai.
Sejalan dengan itu, Ribka menegaskan bahwa pemerintah pusat bersama DPR RI dan kementerian terkait terus mendorong percepatan pembangunan, dengan target seluruh DOB di Papua dapat beroperasi secara penuh pada tahun 2028.
Tidak hanya fokus pada infrastruktur pemerintahan, pembangunan fasilitas pendukung seperti bandara dan pelabuhan juga terus digencarkan guna memperkuat konektivitas antarwilayah.
Kemendagri menargetkan pada 2027, berbagai fasilitas tersebut sudah dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pengembangan pelabuhan bahkan dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan arus logistik sekaligus mendongkrak pendapatan daerah.
"Dengan pengelolaan yang baik, sektor transportasi dan potensi sumber daya di Papua akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan," ucap Ribka.
Di sisi lain, Djamari Chaniago memastikan kondisi keamanan di wilayah Yahukimo relatif kondusif. Stabilitas ini dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pembangunan di Papua.
Ia juga menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah yang sebelumnya sempat tertunda karena adanya agenda mendesak di Jakarta.
Selain itu, Wapres Gibran disebut telah mencatat sejumlah kekurangan fasilitas di lapangan yang akan segera ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi lintas kementerian setibanya di ibu kota.
"Beberapa kekurangan beliau catat, termasuk laporan yang akan diselesaikan nanti di Jakarta. Pulang dari sini akan rapat," tutur Djamari.
Rangkaian kunjungan ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Papua.
Fokus utama tetap diarahkan pada peningkatan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi utama menuju kemajuan daerah. (ant)
Editor : Tina Mamangkey