RADARPAPUA - Insiden kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah kembali memicu keprihatinan, terutama ketika melibatkan lembaga pendidikan yang mengusung sistem kedisiplinan tinggi.
Peristiwa di SMA Taruna Kasuari Nusantara, Manokwari, Papua Barat, kini menjadi perhatian serius berbagai pihak.
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menilai insiden kekerasan antarsiswa di sekolah tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam tata kelola pendidikan berbasis semi militer yang diterapkan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi bersama seluruh pihak terkait perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan, pengawasan, serta pengamanan siswa agar kejadian serupa tidak terulang.
“Ini bukan peristiwa tunggal, tetapi indikasi adanya masalah mendasar dalam pengelolaan sekolah,” kata Filep melalui keterangan resmi yang diterima di Manokwari, Jumat.
Menurutnya, aksi kekerasan yang dilakukan oleh siswa kelas XI terhadap sejumlah siswa kelas X pada Rabu (24/4) sekitar pukul 20.00 WIT menunjukkan bahwa sistem pengawasan dari pihak sekolah belum berjalan optimal.
Padahal, konsep pendidikan berbasis asrama yang diterapkan seharusnya menekankan kedisiplinan, pembentukan karakter, serta mentalitas siswa agar menjadi generasi muda yang tangguh dan berdaya saing.
“Kekerasan tidak boleh jadi budaya di sekolah. Akar masalah harus ditemukan dan diselesaikan melalui investigasi menyeluruh,” ujarnya.
Filep juga mengingatkan agar penanganan terhadap siswa yang terlibat dilakukan secara bijak dengan pendekatan pembinaan dan kekeluargaan.
Hal ini penting mengingat para pelajar masih memiliki masa depan panjang yang perlu dijaga.
Ia menekankan bahwa pembenahan sistem di SMA Taruna Kasuari Nusantara harus melibatkan peran aktif guru dan tenaga kependidikan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.
“Pendekatan kekeluargaan penting, termasuk membuka ruang maaf antara siswa, orang tua, dan sekolah. Tapi, pembenahan sistem harus dilakukan secara total,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Barnabas Dowansiba, menyampaikan keprihatinannya atas insiden tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa tindakan kekerasan dari siswa kelas XI menyebabkan delapan siswa kelas X mengalami luka-luka hingga harus mendapatkan perawatan di RS Angkatan Laut Manokwari.
Pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sekolah, terutama pada aspek pembinaan siswa, pengawasan internal, pengamanan, serta mekanisme penerimaan peserta didik untuk tahun ajaran 2025/2026.
"Kami tidak mengizinkan ada siswa yang lakukan tindakan kekerasan kepada siswa lain,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah bersama pihak sekolah juga tengah mengidentifikasi siswa kelas XI yang terlibat dalam insiden tersebut.
Orang tua siswa kelas X yang menjadi korban pun dipersilakan untuk menempuh jalur hukum jika diperlukan.
Barnabas menegaskan bahwa seluruh proses penanganan kasus ini akan dilakukan secara transparan sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus komitmen dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah yang profesional.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa sistem pendidikan, terutama yang berbasis kedisiplinan tinggi, harus tetap mengedepankan nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap siswa sebagai prioritas utama. (ant)
Editor : Tina Mamangkey