RADARPAPUA - Persoalan penyakit menular di wilayah Papua masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius.
Pemerintah melalui Benjamin Paulus Octavianus menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menekan angka penyebaran berbagai penyakit seperti tuberkulosis (TB), HIV/AIDS, malaria, dan kusta.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Benjamin mengungkapkan bahwa beban penyakit di Tanah Papua masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.
Hal ini terlihat dari dominasi kasus malaria dan tingginya jumlah penderita HIV di kawasan tersebut.
“Berdasarkan data, beban penyakit di Papua masih signifikan. Sekitar 95 persen kasus malaria nasional berasal dari Tanah Papua, sementara sekitar 12 persen orang dengan HIV di Indonesia berada di wilayah ini.
Selain itu, penemuan kasus TB dan kepatuhan pengobatan masih menjadi tantangan,” katanya di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya intervensi kesehatan guna mengurangi beban penyakit yang masih menjadi masalah utama.
Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi berbagai pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun sektor lainnya.
“Kami mendorong kolaborasi lintas sektor agar penuntasan penyakit di Tanah Papua dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Upaya penguatan penanganan penyakit menular ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung pada 27 hingga 29 April 2026 dengan melibatkan enam provinsi di Tanah Papua.
Program ini menjadi bagian dari prioritas nasional dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di kawasan tersebut.
“Fokus utama kami adalah pemberantasan tuberkulosis dan malaria, mengingat lebih dari 90 persen kasus malaria nasional berada di wilayah ini,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Akhmad Wiyagus menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan keberhasilan program kesehatan.
Ia menilai, dukungan dari daerah sangat menentukan dalam implementasi kebijakan hingga pelayanan kesehatan di lapangan.
“Pemerintah daerah berperan penting dalam memastikan layanan kesehatan berjalan optimal, mulai dari penguatan kebijakan, penganggaran, hingga koordinasi lintas sektor,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri, menyampaikan komitmen kuat pemerintah daerah untuk mendukung langkah pemerintah pusat dalam menangani persoalan kesehatan di Papua.
“Kami bersama enam provinsi di Tanah Papua memiliki komitmen yang sama untuk mengatasi persoalan kesehatan ini.
Dukungan pemerintah pusat menjadi dorongan bagi kami untuk bersama-sama melawan TB, HIV/AIDS, malaria, dan kusta,” ujarnya.
Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan penanganan penyakit menular di Papua dapat berjalan lebih efektif dan mampu menurunkan angka kasus secara signifikan dalam waktu ke depan. (*)
Editor : Tina Mamangkey