RADARPAPUA - Pemerataan akses gizi bagi anak-anak di wilayah terpencil kembali menjadi sorotan. Anggota DPR RI, Yan P. Mandenas, menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus segera dipercepat, terutama di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Papua Tengah.
Menurutnya, program tersebut sudah memberikan dampak positif, namun penyebarannya belum merata. Saat ini, pelaksanaan MBG masih lebih banyak dinikmati masyarakat di wilayah perkotaan seperti Nabire dan Mimika, sementara daerah pegunungan justru sangat membutuhkan perhatian lebih.
“Respons anak-anak terhadap MBG cukup baik. Namun, pembagian program ini jangan hanya di daerah perkotaan, seperti Nabire dan Mimika saja, harus menjangkau wilayah pegunungan, karena mereka sangat membutuhkan,” kata Mandenas di Nabire, Senin.
Ia mengungkapkan masih banyak siswa di daerah pedalaman yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Kondisi ini membuat mereka sulit berkonsentrasi saat belajar, bahkan ada yang mengalami gangguan kesehatan saat berada di kelas.
“Kadang mereka datang pagi tidak makan, lalu pusing dan akhirnya pulang. Ini tentu berdampak pada kualitas belajar mereka,” ujarnya.
Untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut, Mandenas menilai pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu dipercepat. Fasilitas ini dinilai menjadi kunci utama agar distribusi makanan bergizi dapat menjangkau daerah pinggiran hingga kawasan 3T.
Ia menambahkan bahwa asupan gizi yang cukup sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar siswa, baik dari sisi konsentrasi maupun capaian akademik.
“Kalau anak-anak makan dengan cukup, mereka bisa belajar dengan tenang, fokus, dan hasil belajarnya juga meningkat,” katanya.
Program MBG yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat lokal.
Mandenas menekankan pentingnya pelibatan tenaga kerja setempat serta penggunaan bahan pangan lokal dalam operasional dapur MBG. Hal ini dinilai dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
“Kami terus melakukan monitoring. Jika ada dapur yang tidak mengutamakan tenaga kerja dan pangan lokal, akan kami evaluasi,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong agar petunjuk teknis pelaksanaan program di Papua disesuaikan dengan kondisi daerah, termasuk dalam penentuan harga per porsi makanan agar tetap realistis dengan tantangan geografis yang ada.
Program ini juga memberikan manfaat tambahan bagi keluarga, karena anak-anak bisa memperoleh makanan bergizi di sekolah tanpa harus mengeluarkan biaya.
Sementara itu, Koordinator Regional Badan Gizi Nasional wilayah Papua Tengah, Nalen Situmorang, menyampaikan bahwa saat ini sudah terdapat 33 unit SPPG yang beroperasi di tiga kabupaten.
Rinciannya, 14 unit berada di Kabupaten Nabire, satu unit di Deiyai, dan 18 unit di Kabupaten Mimika. Meski demikian, masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau program tersebut.
Wilayah yang belum memiliki fasilitas SPPG antara lain Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya.
Menurut Nalen, rencana penambahan fasilitas terus disusun dengan melibatkan pemerintah daerah, meskipun tantangan akses dan distribusi di wilayah 3T menjadi perhatian utama.
“Kami terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, karena pembangunan SPPG di wilayah ini merupakan SPPG 3T yang memiliki tantangan tersendiri, terutama dari sisi akses dan distribusi,” katanya.
Dengan adanya penambahan fasilitas dan percepatan pelaksanaan program, diharapkan layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau lebih luas, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil, sehingga kualitas kesehatan dan pendidikan di Papua Tengah dapat meningkat secara berkelanjutan. (an)
Editor : Tina Mamangkey