RADARPAPUA - Upaya penindakan terhadap aktivitas tambang emas ilegal di Papua Tengah terus diperkuat.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Halilintar kembali melakukan operasi penertiban terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI) yang berada di wilayah Kabupaten Nabire.
Operasi tersebut menyasar area pertambangan ilegal di Distrik Siriwo dan Distrik Uwapa yang selama ini diketahui menjadi lokasi aktivitas tambang emas tanpa izin.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Aulia Dwi Nasrullah, menjelaskan operasi penertiban dipimpin langsung oleh Brigjen TNI Edwin Apria Chandra selaku Komandan Satgas PKH Halilintar.
Menurut Aulia, personel satgas menghadapi tantangan besar selama pelaksanaan operasi karena harus masuk ke kawasan hutan dengan kondisi medan yang cukup berat.
Selain sulit dijangkau, kawasan tersebut juga telah mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan ilegal yang berlangsung dalam waktu lama.
”Dalam pelaksanaan tugas tersebut, satgas menghadapi medan yang cukup sulit di kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan akibat aktivitas tambang ilegal,” kata Aulia kepada awak media pada Kamis (7/5).
Meski menghadapi berbagai kendala di lapangan, Satgas PKH Halilintar tetap berhasil menjalankan operasi penertiban. Dari hasil operasi tersebut, kawasan hutan seluas lebih dari 200 hektare berhasil dikuasai kembali oleh negara.
Tidak hanya itu, petugas juga mengamankan sejumlah alat berat yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas tambang ilegal di lokasi tersebut.
”Selain menertibkan area tambang ilegal, satgas juga berhasil mengamankan 10 unit alat berat yang terdiri atas 6 unit excavator dan 4 unit loader, yang digunakan untuk mendukung aktivitas pertambangan ilegal,” ujarnya.
Selain menyita alat berat, aparat juga mengamankan sejumlah operator alat berat dan pengawas tambang yang berada di lokasi operasi. Mereka akan menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku.
”Satgas memasang plang sebagai tanda penguasaan di lokasi yang mudah terlihat oleh masyarakat dan para penambang,” kata Aulia.
Pemasangan plang tersebut dilakukan sebagai penanda bahwa kawasan itu telah berada dalam penguasaan negara sekaligus menjadi peringatan agar aktivitas pertambangan ilegal tidak kembali dilakukan.
Dalam menjalankan operasi tersebut, Satgas PKH Halilintar turut mendapat dukungan dari jajaran teritorial Kodam XVII/Cenderawasih dan Korem 173/Praja Vira Braja.
Aulia menegaskan TNI akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta pemerintah daerah untuk menjaga keamanan sekaligus melindungi kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di Papua.
”Guna menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi kelestarian sumber daya alam di seluruh wilayah NKRI,” pungkasnya. (jp)
Editor : Tina Mamangkey