RADARPAPUA - Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai menyiapkan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027 dengan menetapkan tujuh program prioritas utama.
Langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ekonomi masyarakat, sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Gubernur Dominggus Mandacan mengatakan berbagai prioritas pembangunan itu disusun sebagai upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat di Papua Barat melalui pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Menurut Dominggus, fokus pembangunan pada 2027 mencakup peningkatan akses serta kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat, percepatan penurunan angka kemiskinan, penguatan perlindungan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperluas peluang kerja dengan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Peningkatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah juga menjadi perhatian utama guna mengatasi kesenjangan pembangunan di berbagai daerah.
“Pembangunan masyarakat adat yang tangguh terhadap perubahan sosial dan lingkungan, penguatan tata kelola pemerintahan, sinergi pembangunan pusat dan daerah juga menjadi prioritas,” kata Dominggus.
Ia menjelaskan bahwa kondisi pembangunan di Papua Barat sepanjang 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup positif.
Salah satunya terlihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik dari 67,69 pada 2024 menjadi 68,48 pada 2025.
Tidak hanya itu, tingkat kemiskinan di Papua Barat juga mengalami penurunan. Berdasarkan data pemerintah daerah, angka kemiskinan turun dari 21,66 persen pada 2024 menjadi 19,58 persen pada September 2025.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Papua Barat tercatat mencapai 6,46 persen, menunjukkan aktivitas ekonomi daerah terus bergerak dan berkembang.
Meski demikian, Dominggus mengakui pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal itu terlihat dari meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Papua Barat.
Pada 2025, angka pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,55 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 4,13 persen.
"Kondisi itu menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja yang inklusif, khususnya bagi generasi muda dan pencari kerja baru,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat pun berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat, terutama generasi muda.
Melalui tujuh prioritas pembangunan tersebut, pemerintah berharap pembangunan di Papua Barat tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pemerataan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah. (an)
Editor : Tina Mamangkey