RADARPAPUA - Meningkatnya eskalasi kekerasan di Papua kembali menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Papua tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah ataupun hanya melalui penanganan kasus per kasus.
Menurutnya, konflik yang terus berlangsung di wilayah Papua membutuhkan keputusan politik tingkat nasional serta keterlibatan berbagai unsur negara agar solusi yang dihasilkan dapat menyentuh akar persoalan secara menyeluruh.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai sebagai tanggapan atas laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mencatat sebanyak 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata terjadi di Papua sepanjang tahun 2025.
Sementara hingga April 2026, tercatat sudah ada 26 kasus kekerasan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua.
Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, Pigai menyebut perkembangan teknologi informasi membuat berbagai insiden kekerasan di Papua dengan cepat tersebar luas dan menjadi perhatian publik, baik di dalam negeri maupun dunia internasional.
Karena itu, ia menilai setiap bentuk kekerasan harus dicegah agar tidak semakin memperburuk citra dan persepsi global terhadap kondisi hak asasi manusia di Indonesia.
“Berdasarkan dari catatan baik dari domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi. Dalam hampir sebulan saja, tidak kurang dari 20 orang meninggal dalam lima peristiwa yakni Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika dan Tembagapura,” kata Pigai.
Ia menilai tingginya angka kekerasan tersebut menjadi bukti bahwa konflik Papua merupakan persoalan besar yang tidak dapat diselesaikan secara parsial.
Selama ini, menurut Pigai, penanganan yang dilakukan pemerintah maupun lembaga negara cenderung berfokus pada kasus-kasus individual, sementara akar konflik yang lebih mendalam belum terselesaikan secara menyeluruh.
“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” ujarnya.
Pigai juga menegaskan bahwa persoalan Papua merupakan isu strategis nasional yang tidak bisa dibebankan hanya kepada satu kementerian ataupun lembaga tertentu.
Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui dialog dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menambahkan, Kementerian HAM akan terus mendorong pola penyelesaian konflik yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Menurut Pigai, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan perlindungan terhadap seluruh warga negara di setiap wilayah Indonesia, termasuk Papua.
Selain menjaga keamanan, pemerintah juga harus mampu menghadirkan solusi damai yang dapat menyelesaikan konflik secara mendasar dan berkelanjutan.
Dengan meningkatnya eskalasi kekerasan dalam beberapa waktu terakhir, Pigai berharap seluruh elemen bangsa dapat bersama-sama mencari jalan keluar yang lebih efektif demi terciptanya perdamaian dan stabilitas di Papua. (an)
Editor : Tina Mamangkey