RADARPAPUA - Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, menyerukan kepada seluruh masyarakat di delapan kabupaten wilayah Papua Pegunungan agar segera menghentikan perang antarsuku dan berbagai bentuk kekerasan yang masih terjadi hingga saat ini.
Seruan tersebut disampaikan menyusul kembali pecahnya konflik perang suku yang melibatkan warga dari Kabupaten Lanny Jaya di wilayah Wouma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
“Kami minta dengan tegas menghentikan konflik dan kekerasan dalam rumah tangga hingga sampai perang suku harus dihentikan sekarang juga,” katanya di Wamena, Sabtu.
Menurut Ones Pahabol, konflik antarsuku yang terus terjadi mencerminkan masih lemahnya nilai persaudaraan dan keimanan di tengah masyarakat.
Ia menilai masyarakat Papua Pegunungan perlu memperkuat integritas serta kepercayaan kepada Tuhan agar terhindar dari tindakan kekerasan.
“Masyarakat harus memiliki integritas percaya kepada Allah supaya dijauhi dari pengaruh iblis, sehingga perang suku atau kekerasan di Papua Pegunungan dapat dihentikan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa perang suku seharusnya tidak lagi dianggap sebagai bagian dari budaya masyarakat asli Papua, khususnya di wilayah Papua Pegunungan maupun lima provinsi di Tanah Papua.
Menurutnya, konflik dan kekerasan justru menghilangkan nilai kemanusiaan dan merusak kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah meminta seluruh warga untuk mengakhiri segala bentuk pertikaian yang merugikan banyak pihak.
“Dengan terjadinya perang suku, kekerasan, harga diri manusia itu hilang. Sehingga, kami sebagai representasi wakil Allah di dunia meminta untuk perang suku dan kekerasan dalam bentuk apapun supaya dihentikan,” katanya.
Selain menyoroti dampak sosial, Ones Pahabol juga menyinggung persoalan pembayaran kepala korban yang selama ini kerap muncul setelah perang suku terjadi.
Menurutnya, biaya penyelesaian adat tersebut biasanya dibebankan kepada pemerintah daerah melalui anggaran daerah.
Namun, ia menegaskan pemerintah Papua Pegunungan menolak penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pembayaran kepala korban perang suku.
“Untuk saat ini, di bawah kuasa Tuhan kami tolak pembayaran kepala yang dilakukan oleh pemerintah daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), karena sebagai pemerintah harus mengikuti hukum Tuhan dan hukum positif dalam menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Pemerintah Papua Pegunungan berharap masyarakat di seluruh wilayah dapat menjaga keamanan, memperkuat persaudaraan, dan mengedepankan dialog damai dalam menyelesaikan setiap persoalan agar konflik serupa tidak terus berulang. (an)
Editor : Tina Mamangkey