RADARPAPUA - Perdebatan mengenai pembubaran acara nonton bareng atau nobar film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita belakangan ramai menjadi sorotan publik.
Sejumlah aksi penghentian pemutaran film di beberapa daerah memicu kritik dari berbagai kalangan yang menilai adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi.
Menanggapi polemik tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan terhadap pemutaran maupun kegiatan nobar film dokumenter tersebut.
Dalam keterangan resminya kepada media pada Kamis (14/5), Yusril mengatakan pemerintah juga tidak pernah mengeluarkan instruksi atau kebijakan khusus untuk melarang penayangan film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Menurut dia, beberapa penghentian acara nobar yang terjadi di sejumlah daerah lebih disebabkan oleh persoalan administratif di masing-masing lokasi penyelenggaraan, bukan karena adanya arahan langsung dari pemerintah pusat.
”Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” ujarnya.
Ia menilai fakta bahwa beberapa pemutaran film tetap berlangsung tanpa hambatan menunjukkan tidak adanya kebijakan nasional yang melarang film tersebut diputar di ruang publik maupun lingkungan kampus.
Yusril juga menganggap kritik yang disampaikan melalui film dokumenter tersebut sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi.
Meski demikian, ia mengakui bahwa film tersebut memang mengandung narasi yang dinilai cukup provokatif sehingga memunculkan kontroversi di tengah masyarakat.
”Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, tampak bersifat provokatif,” terang dia.
Meski menuai perdebatan, Yusril meminta masyarakat tidak langsung terpancing emosi hanya karena judul film yang dianggap sensitif.
Ia menilai penggunaan judul tersebut kemungkinan besar bertujuan menarik perhatian publik agar lebih tertarik menyaksikan isi filmnya.
Menurutnya, masyarakat sebaiknya diberi ruang untuk menonton film tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan penilaian ataupun kritik.
”Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga dapat mengambil pelajaran dari berbagai kritik yang disampaikan melalui karya film dokumenter tersebut.
Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan, kata dia, tetap diperlukan apabila ditemukan kekurangan atau persoalan dalam pelaksanaannya.
Terkait proyek di Papua Selatan yang menjadi sorotan dalam film tersebut, Yusril menegaskan bahwa proyek strategis nasional itu telah dimulai sejak tahun 2022 pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.
Ia membantah anggapan bahwa proyek tersebut merupakan bentuk kolonialisme modern seperti yang digambarkan dalam film dokumenter itu.
”Sudah pasti proyek itu bukanlah kolonialisme modern di zaman sekarang. Papua adalah bagian integral dari NKRI. Pemerintah Pusat Republik Indonesia bukanlah Pemerintah Belanda dulu yang menyebut Papua dengan Nederlands Nieuw Guinea sebagai daerah jajahan di masa lalu,” terangnya.
Yusril menegaskan bahwa proyek strategis nasional dibangun melalui berbagai kajian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski begitu, pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
”PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun Pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, Yusril juga menyoroti penggunaan istilah Pesta Babi dalam judul film yang dinilai berpotensi menimbulkan beragam tafsir di masyarakat.
Ia menilai pembuat film sebaiknya turut memberikan penjelasan mengenai makna dari istilah tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Menurutnya, keterbukaan tidak hanya harus dilakukan pemerintah, tetapi juga para seniman dan pembuat karya yang menyampaikan kritik kepada publik.
”Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan. Pemerintah tidak bisa diam dengan berlindung di balik otoritas dan kekuasaan, dan pada saat yang sama seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi,” bebernya. (jpg)
Editor : Tina Mamangkey