RADARPAPUA - Upaya menekan angka stunting di Papua Barat terus diperkuat. Komite III DPD RI kembali menyalurkan ratusan paket makanan bergizi siap saji untuk ibu dan balita sebagai bagian dari dukungan terhadap percepatan penanganan stunting di wilayah tersebut.
Bantuan yang diberikan kali ini berjumlah sekitar 500 paket dan diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita di Papua Barat. Distribusi dilakukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, di Manokwari, Senin, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari langkah berkelanjutan untuk mendukung penanganan stunting yang masih memerlukan intervensi gizi secara konsisten.
"Bantuan yang disalurkan ke Papua Barat sebanyak 3.000 paket, dan hari ini ada tambahan 500 paket," ujar Filep.
Menurut Filep, penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Ia menilai upaya tersebut membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, lembaga legislatif, tenaga kesehatan, hingga keterlibatan masyarakat.
Penyaluran bantuan makanan bergizi itu juga dinilai sejalan dengan pelaksanaan program Papua Barat Sehat yang selama ini menjadi salah satu upaya meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.
Program tersebut diketahui mengakomodasi sekitar 21 jenis penyakit yang pembiayaannya belum tercakup dalam jaminan sosial BPJS Kesehatan.
"Pendekatan pelayanan kesehatan yang menyasar langsung ke masyarakat sudah seharusnya ditingkatkan," kata dia.
Ia berharap bantuan makanan tambahan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, terutama di wilayah yang akses pangannya masih terbatas.
Selain distribusi bantuan, Komite III DPD RI juga mendorong peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pola asuh yang tepat, sanitasi yang baik, serta pemenuhan gizi seimbang sebagai bagian dari pencegahan stunting sejak dini.
Menurut Filep, daerah juga perlu mulai memaksimalkan potensi pangan lokal sebagai sumber nutrisi masyarakat ke depan.
"Kementerian Kesehatan sudah sampaikan, ke depannya sudah tidak ada bantuan makanan bergizi siap saji. Oleh karena itu, daerah harus maksimalkan pengolahan pangan lokal," kata Filep.
Sementara itu, Penanggung Jawab Program Imunisasi Dinas Kesehatan Papua Barat Hendrik Marisan menjelaskan bantuan yang diterima akan segera disalurkan kepada masyarakat melalui layanan kesehatan terpadu di wilayah Teluk Wondama.
Distribusi bantuan akan difokuskan ke lima puskesmas, yakni Puskesmas Roon, Puskesmas Sobei, Puskesmas Soekpu, Puskesmas Nikiwar, dan Puskesmas Naikere.
Pelayanan kesehatan terpadu tersebut dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 6 Juni 2026.
“Nanti bantuan akan langsung kami bawa saat keberangkatan bersama tim pelayanan kesehatan ke lokasi,” katanya.
Menurut Hendrik, tambahan bantuan makanan bergizi dari Kementerian Kesehatan yang disalurkan melalui Ketua Komite III DPD RI memberi dampak positif bagi pelaksanaan integrasi layanan kesehatan di daerah terpencil.
Ia menjelaskan layanan yang diberikan nantinya tidak hanya berupa penyaluran makanan bergizi, tetapi juga mencakup pemeriksaan kesehatan umum, imunisasi, dan berbagai layanan kesehatan dasar lainnya.
Pelayanan itu menjadi penting karena sejumlah puskesmas yang menjadi sasaran berada di wilayah kepulauan dan daerah terluar yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan.
"Empat puskesmas itu berada di wilayah kepulauan dan daerah terluar yang selama ini kurang mendapatkan pelayanan kesehatan," ujarnya.
Melalui penyaluran bantuan dan pelayanan terpadu tersebut, diharapkan upaya pencegahan stunting di Papua Barat dapat berjalan lebih optimal sekaligus memperluas akses kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.
Editor : Tina Mamangkey