RADARPAPUA - Pemerintah Provinsi Papua bersama Kementerian Pertanian mulai mengakselerasi program cetak sawah rakyat pada sisa tahun anggaran 2026.
Program ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan potensi pertanian yang ada di wilayah timur Indonesia.
Pelaksanaan program tersebut kini memasuki tahap pekerjaan di lapangan setelah seluruh kontrak pekerjaan ditandatangani pada pertengahan Mei 2026.
Langkah ini menandai dimulainya pengembangan lahan pertanian baru yang diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan pemerintah berupaya memastikan seluruh proses pengerjaan berjalan sesuai ketentuan sehingga menghasilkan lahan pertanian yang produktif dan berkelanjutan.
"Kami berkomitmen memastikan pekerjaan dilakukan sesuai standar sehingga menghasilkan lahan pertanian yang produktif dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat," katanya usai menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Komitmen Pelaksana Konstruksi Program Cetak Sawah Rakyat di Jayapura, Senin.
Menurut Hermanto, rapat koordinasi yang digelar tersebut menjadi titik awal dimulainya pekerjaan lapangan di berbagai lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan sawah rakyat.
"Kami sudah membuat komitmen bersama agar pekerjaan cetak sawah ini dilakukan dengan baik dan berkualitas. Yang paling penting, hasilnya nanti bisa dimanfaatkan petani untuk ditanami dan dipanen," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan program tidak semata-mata dilihat dari luas lahan yang berhasil dibuka, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaannya.
Oleh sebab itu, petani dan kelompok tani di wilayah sasaran diharapkan menjadi pelaku utama dalam program tersebut agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar.
"Karena itu, petani dan kelompok tani di wilayah sasaran diminta menjadi pelaku utama dalam program tersebut sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar lokasi pengembangan sawah," katanya.
Sementara itu, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan bahwa program cetak sawah rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang telah diperkenalkan kepada masyarakat sejak awal tahun.
"Dimulainya pekerjaan di lapangan menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam merealisasikan program pembangunan sektor pertanian di Papua," ujarnya.
Menurut Fakhiri, keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadikan Papua sebagai salah satu daerah percontohan dalam pengembangan sawah nasional. Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keterlibatan masyarakat adat serta menghormati nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat Papua.
"Saya juga mengajak pemerintah kabupaten, distrik, dan kampung untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peluang ekonomi yang dapat diperoleh dari sektor pertanian guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," ujarnya.
Target Pengembangan Capai 18 Ribu Hektare
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Papua, Lunanka Daimboa, mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pengembangan sawah baru seluas 18.000 hektare pada tahun 2026.
Lahan yang akan dikembangkan tersebar di sejumlah daerah yang dinilai memiliki potensi besar untuk sektor pertanian, di antaranya Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Kepulauan Yapen.
Program tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan cetak sawah rakyat yang telah dimulai sebelumnya.
Pada tahun 2025, program ini berhasil membuka lahan sawah seluas 1.000 hektare yang kini akan terus dikembangkan.
"Untuk 2026, selain melanjutkan penanaman pada lahan 1.000 hektare, kami juga menargetkan cetak sawah baru seluas 18.000 hektare,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, seluruh tahapan program dilakukan secara bertahap, mulai dari identifikasi lokasi hingga pembukaan lahan.
Pemerintah juga melibatkan berbagai pihak, termasuk brigade pangan dan penyuluh pertanian yang memberikan pendampingan rutin kepada masyarakat di lapangan.
Dengan tambahan pengembangan lahan tersebut, total potensi areal persawahan di Provinsi Papua diperkirakan mencapai sekitar 19.000 hektare.
Pemerintah berharap perluasan ini dapat meningkatkan produksi pangan daerah, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua. (ant)
Editor : Tina Mamangkey