RADARPAPUA - Upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Papua terus diperkuat. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan pembangunan empat Sekolah Rakyat permanen di Provinsi Papua yang akan mulai dikerjakan pada Juli 2026.
Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Papua.
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua Kementerian Sosial RI, John Herman Mampioper, mengatakan empat Sekolah Rakyat tersebut akan dibangun secara bersamaan di beberapa wilayah strategis di Papua.
Lokasi pembangunan meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura. Keempat sekolah tersebut direncanakan menjadi pusat pendidikan yang mampu menjangkau lebih banyak peserta didik dari berbagai daerah di Papua.
Menurut John, saat ini proses pembangunan masih berada pada tahap administrasi. Setelah seluruh tahapan administrasi selesai, pembangunan fisik akan segera dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
"Kini sedang dalam proses administrasi untuk pembangunan gedung permanen, setelah itu Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penetapan pemenang tender pada pertengahan Juni 2026 sebelum pekerjaan fisik dimulai pada Juli mendatang," katanya.
Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan menghadirkan layanan pendidikan yang lebih inklusif bagi masyarakat yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan ekonomi.
Karena itu, BBPPKS Regional VI Papua terus melakukan berbagai persiapan agar pelaksanaan program tersebut berjalan optimal dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
Selain empat lokasi yang sudah dipersiapkan, Kemensos juga berencana memperluas pembangunan Sekolah Rakyat ke sejumlah kabupaten lain di Papua. Beberapa daerah yang telah diusulkan antara lain Kabupaten Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom.
Namun, pembangunan di daerah-daerah tersebut masih menunggu penyelesaian berbagai persyaratan administrasi yang diperlukan sebelum proyek dapat direalisasikan.
"Selain pembangunan gedung baru, kami juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah kabupaten lain seperti Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom yang masih melengkapi persyaratan administrasi," ujarnya.
Di tengah tingginya antusiasme masyarakat terhadap program ini, kapasitas sekolah yang masih terbatas menjadi salah satu tantangan yang dihadapi saat ini. Keterbatasan lahan membuat jumlah siswa yang dapat ditampung masih relatif sedikit.
Saat ini, sekolah yang tersedia hanya mampu menampung sekitar 100 peserta didik. Kondisi tersebut membuat banyak calon siswa belum dapat terakomodasi.
Meski demikian, pemerintah optimistis kondisi tersebut akan berubah setelah pembangunan gedung permanen selesai dilakukan. Dengan fasilitas yang lebih memadai, kapasitas sekolah diharapkan meningkat secara signifikan.
“Harapan kami, setelah gedung baru rampung, tahun depan kapasitas bisa meningkat hingga ribuan siswa sehingga anak-anak dari berbagai kabupaten dapat terakomodasi,” katanya lagi.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut. Berbagai dokumen pendukung pembangunan kini dipercepat penyelesaiannya agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai target.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, mengatakan pemerintah daerah sedang menuntaskan sejumlah persyaratan penting, termasuk dokumen analisis dampak lingkungan yang menjadi bagian dari proses pembangunan.
Menurut Herald, manfaat Sekolah Rakyat tidak hanya dirasakan oleh sektor pendidikan semata. Kehadiran sekolah-sekolah baru tersebut juga diyakini dapat memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar.
“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar lokasi sekolah,” katanya.
Dengan dimulainya pembangunan empat Sekolah Rakyat permanen pada tahun ini, pemerintah berharap semakin banyak anak-anak Papua yang memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang layak.
Program tersebut sekaligus menjadi langkah nyata dalam meningkatkan pemerataan pendidikan serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua pada masa mendatang. (ant)
Editor : Tina Mamangkey