RADARPAPUA - Upaya menjaga stabilitas ekonomi peternak ayam petelur di Kabupaten Nabire mulai diperkuat oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah pembatasan masuknya pasokan telur dari luar daerah guna memberikan perlindungan sekaligus ruang tumbuh bagi pelaku usaha lokal.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UMKM) Papua Tengah, Brian Sendoh, menyampaikan bahwa derasnya pasokan telur dari luar daerah menjadi tantangan tersendiri bagi peternak di Nabire.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan kajian dan evaluasi terhadap ketersediaan stok serta kebutuhan masyarakat. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar penerbitan surat edaran gubernur terkait pembatasan distribusi telur dari luar daerah.
"Pemprov melakukan kajian dan evaluasi terkait ketersediaan stok dan kebutuhan telur masyarakat untuk diterbitkan surat edaran gubernur terkait pembatasan masuknya telur dari luar daerah," katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh sampai mengganggu kebutuhan masyarakat. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan perlindungan terhadap peternak lokal agar tetap berkembang.
Selain itu, Pemprov Papua Tengah juga berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta pemerintah kabupaten, terutama daerah sentra produksi telur seperti Nabire dan Mimika.
Brian menyebutkan bahwa produksi telur lokal di Papua Tengah sebenarnya terus meningkat. Namun, peternak masih menghadapi tekanan akibat masuknya telur dari luar daerah dengan harga yang lebih murah dan jumlah yang besar.
Kondisi ini dinilai perlu perhatian serius, terlebih biaya produksi peternak lokal terus meningkat, terutama karena kenaikan harga pakan ternak.
Di sisi lain, pasokan telur dari luar daerah seperti Surabaya dan Makassar masuk dengan harga lebih rendah, sehingga berdampak pada daya saing produk lokal.
"Kebijakan pemerintah daerah lebih menitikberatkan pada pemberdayaan pengusaha telur lokal di Papua Tengah agar usaha mereka bisa tumbuh dan berkembang," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengungkapkan bahwa arus masuk telur dari luar daerah masih cukup tinggi.
Ia menyebutkan bahwa pada Mei 2026, sebanyak 30,9 ton telur didatangkan dari Surabaya dan Makassar, sedangkan hingga pertengahan Juni 2026 jumlahnya sudah mencapai 14,2 ton.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Nabire, kebutuhan konsumsi telur rumah tangga di daerah tersebut mencapai sekitar 1.062.000 butir atau setara 60 ton per bulan.
Di sisi lain, produksi telur lokal juga terus berkembang seiring bertambahnya jumlah peternak ayam petelur di Nabire. Salah satu peternak besar bahkan mampu memproduksi sekitar 12.600 butir per hari atau sekitar 22 ton per bulan.
Meski pasokan telur di Nabire tergolong cukup, harga di tingkat pedagang justru mengalami kenaikan. Saat ini harga berada di kisaran Rp70 ribu hingga Rp80 ribu per rak isi 30 butir, naik dari sebelumnya Rp60 ribu hingga Rp70 ribu.
Kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi, terutama harga pakan ternak. Kondisi ini membuat peternak lokal membutuhkan dukungan kebijakan agar hasil produksi mereka dapat terserap dengan baik di pasar.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama pemerintah kabupaten terus berkoordinasi dalam pengendalian pasokan telur dari luar daerah, mengingat izin masuknya telur tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Editor : Tina Mamangkey