RADARPAPUA - Pemerintah Provinsi Papua tengah mendorong langkah strategis untuk memperkuat kualitas pendidikan sekaligus membuka ruang lebih luas bagi tenaga pendidik lokal. Salah satu usulan penting datang dari Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri yang menginginkan agar Program Sekolah Rakyat melibatkan lebih banyak guru asli Papua.
Menurutnya, keterlibatan putra-putri daerah dalam dunia pendidikan tidak hanya akan meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan sumber daya manusia lokal yang selama ini terus berkembang.
Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa lulusan asal Papua memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan tenaga pendidik dari luar daerah. Banyak di antara mereka telah menempuh pendidikan tinggi, bahkan hingga ke luar negeri, sehingga dinilai mampu bersaing dalam dunia pengajaran.
"Kami berharap putra-putri asli Papua diberi kesempatan mengajar di Sekolah Rakyat sehingga mereka dapat mengabdi sekaligus membantu adik-adik mereka memperoleh pendidikan yang layak," kata Fakhiri di Jayapura, Rabu.
Usulan tersebut juga telah disampaikan langsung kepada Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dalam pertemuan resmi yang membahas pengembangan Sekolah Rakyat serta percepatan pembangunan fasilitas pendidikan di Papua.
"Pada Senin (29/6) kami melakukan kunjungan ke Menteri Sosial RI guna membahas penggunaan guru lokal di Sekolah Rakyat serta percepatan pembangunan," ujarnya.
Fakhiri menilai, kehadiran guru lokal akan memperkuat sistem pendidikan di Papua karena mereka lebih memahami kondisi sosial, budaya, serta tantangan yang dihadapi peserta didik di daerah tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong agar pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi diperluas ke daerah dengan tantangan geografis yang lebih berat seperti Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen.
Saat ini, program Sekolah Rakyat di Papua telah berjalan melalui empat sekolah rintisan sejak 2025. Sekolah tersebut berada di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, dan Kota Jayapura, dengan kapasitas masing-masing sekitar 100 siswa untuk jenjang SMA, serta sekitar 50 siswa untuk jenjang SD dan SMP.
Fakhiri berharap, ke depan pemerintah dapat membangun fasilitas permanen yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Dengan demikian, pemerataan akses pendidikan di Papua dapat semakin optimal, sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi guru-guru asli daerah untuk berperan aktif dalam pembangunan pendidikan.
Langkah ini diharapkan menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Papua, sekaligus memperkuat kemandirian daerah melalui sektor pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (ant)
Editor : Tina Mamangkey