RADARPAPUA - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas insiden yang menimbulkan korban sipil dalam konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Sebagai bagian dari upaya memastikan proses hukum berjalan secara objektif dan transparan, pemerintah membuka akses bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan penyelidikan secara independen.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah akan menyelidiki kasus jatuhnya korban sipil, termasuk seorang ibu hamil beserta bayi yang dikandungnya yang meninggal dunia akibat konflik bersenjata di Papua.
"Pemerintah tentu akan mengambil langkah hukum yang pasti untuk melakukan penyelidikan dan penyelidikan secara masif ini terutama terkait jatuhnya korban sipil termasuk ibu-ibu hamil yang meninggal akibat konflik kontak senjata di Papua," katanya dalam konferensi pers bersama Komnas HAM di Jakarta, Senin.
Yusril menjelaskan, selain investigasi internal yang dilakukan pemerintah dan TNI, Komnas HAM juga diberi kesempatan untuk melakukan penyelidikan secara independen. Hasil penyelidikan tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil langkah lanjutan.
"Di samping melakukan penyelidikan dan penyidikan internal pemerintah, TNI khususnya, maka pemerintah juga memberikan kesempatan dan mempersilakan kepada Komnas HAM juga untuk melakukan suatu penyelidikan atas kasus ini dan kita dengar nanti apa rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah," ujar dia.
Menurut Yusril, pemerintah tidak menutup mata terhadap adanya korban sipil dalam konflik bersenjata di Papua dan terus berupaya meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.
Ia menegaskan bahwa proses investigasi harus dilakukan secara adil dan berimbang karena konflik tersebut melibatkan aparat keamanan dan kelompok bersenjata. Oleh sebab itu, penyebab jatuhnya korban harus dibuktikan melalui mekanisme penegakan hukum yang objektif.
"Adanya satu investigasi yang adil dan berimbang akan mengungkapkan kasus ini dan tentu harus dilakukan langkah-langkah penegakan hukum," ucap Yusril.
Sebelumnya, Komnas HAM telah menghimpun informasi awal terkait kontak senjata antara aparat keamanan dari Koops TNI Habema dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM yang terjadi di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Kamis (2/7) malam.
Dalam insiden tersebut, seorang perempuan bernama Melkiana Duwitau yang tengah mengandung tujuh hingga delapan bulan meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya setelah terkena peluru saat berada di dalam rumahnya.
Komnas HAM menyebut peristiwa itu terjadi di tengah meningkatnya eskalasi kekerasan di Papua dalam beberapa hari terakhir.
Rangkaian konflik tersebut juga menyebabkan seorang pendeta, seorang anggota kelompok bersenjata, seorang prajurit TNI, serta seorang pilot pesawat perintis berkewarganegaraan asing meninggal dunia.
Sementara itu, TNI menyatakan peluru yang menewaskan Melkiana berasal dari kelompok bersenjata.
Selain menyelidiki insiden di Intan Jaya, Komnas HAM juga menerima informasi mengenai pembakaran pesawat milik Associated Mission Aviation (AMA) di Bandara Perintis Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, yang terjadi pada hari yang sama. Peristiwa tersebut diduga dilakukan oleh kelompok TPNPB-OPM Kodap Yahukimo yang dipimpin Elkius Kobak.
Dalam kejadian itu, pilot pesawat berkewarganegaraan Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, tewas setelah ditembak, sedangkan tujuh penumpang yang merupakan Orang Asli Papua berhasil selamat.
Komnas HAM juga mencatat bahwa penyerangan terhadap pesawat komersial sebelumnya pernah terjadi di Bandara Koroway Batu, Yahukimo, pada 11 Februari 2026.
Insiden tersebut mengakibatkan dua pilot meninggal dunia akibat ditembak. Berdasarkan catatan Komnas HAM, kedua serangan terhadap pesawat di Yahukimo diduga dilakukan oleh kelompok yang sama. (ant)
Editor : Tina Mamangkey