RADARPAPUA - Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Papua Barat masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat mengungkapkan, petugas pendataan menemukan berbagai kendala mulai dari penolakan warga hingga pelaku usaha yang belum bersedia memberikan data.
Kepala BPS Papua Barat Merry di Manokwari, Rabu, mengatakan berbagai hambatan tersebut berdampak terhadap capaian pendataan Sensus Ekonomi yang dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door. Kegiatan tersebut telah berlangsung selama 24 hari sejak dimulai pada 15 Juni 2026.
“Sampai sekarang baru 30 persen yang terdata. Kami sudah koordinasikan dengan pemerintah daerah terkait kendala yang dihadapi petugas di lapangan,” ujar dia.
Merry menjelaskan, pemerintah daerah di seluruh wilayah Papua Barat sebenarnya telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penerbitan surat edaran dari para kepala daerah untuk membantu kelancaran proses pendataan.
Namun, di lapangan masih ditemukan masyarakat yang belum memahami tujuan dan manfaat dari kegiatan sensus tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian karena pemahaman masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencatatan seluruh aktivitas ekonomi di wilayah Papua Barat.
Menurut Merry, diperlukan keterlibatan seluruh pihak, termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda untuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan dukungan tersebut, sebanyak 588 petugas sensus diharapkan dapat menjalankan proses pencacahan sesuai metode yang telah ditetapkan.
“Kami harap masyarakat bisa terima petugas dengan baik. Isi data dengan benar dan jujur. Kami jamin kerahasiaan datanya,” ujar dia.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi memiliki tujuan untuk menggambarkan kondisi sebenarnya dari seluruh aktivitas usaha yang ada di Papua Barat, mulai dari usaha berskala mikro hingga perusahaan besar.
Pendataan tersebut mencakup persebaran usaha, karakteristik kegiatan ekonomi, hingga kondisi sosial keluarga yang berkaitan dengan aktivitas usaha.
Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan serta program pemberdayaan masyarakat agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Kalau ada usaha rumah tangga, jangan takut berikan data kepada petugas. Ini bukan soal pajak, tapi kegiatan usaha yang datanya akan digunakan pemerintah,” jelas Merry.
Selain mendata usaha rumah tangga, BPS Papua Barat juga menyasar berbagai kegiatan usaha berskala besar yang beroperasi di wilayah tersebut. Beberapa perusahaan besar yang menjadi sasaran pendataan di antaranya LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni serta PT Conch West Papua Cement di Manokwari.
Untuk memastikan seluruh aktivitas usaha besar dapat terdata, BPS telah mengirimkan surat permintaan kepada Satuan Kerja Khusus (SKK) Minyak dan Gas Bumi (Migas) agar membantu pelaksanaan pendataan seluruh kegiatan usaha di kawasan LNG Tangguh Teluk Bintuni.
Sementara itu, untuk PT Conch West Papua Cement, Merry menyebut perusahaan tersebut meminta agar kuesioner pendataan disediakan dalam bahasa Mandarin. BPS pun telah menyiapkan kebutuhan tersebut untuk memperlancar proses pencatatan.
“Kalau PT Conch, mereka minta kuesionernya dalam bahasa Mandarin dan kami sudah siapkan. Untuk usaha besar progresnya sudah 47 persen,” ujar dia.
Meski masih menghadapi sejumlah hambatan, Merry tetap optimistis pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Papua Barat dapat berjalan maksimal. Optimisme tersebut didukung oleh kerja sama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta dukungan dari TNI dan Polri.
Sensus Ekonomi 2026 Meski demikian, petugas tetap berupaya menyelesaikan pendataan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Kami juga temukan usaha besar yang ada dalam daftar tapi lokasinya berbeda. Apapun itu, kami tetap optimis bisa capai target,” kata Merry. (ant)
Editor : Tina Mamangkey