RADARPAPUA - Pemerintah Kabupaten Nabire memastikan kebijakan pendidikan gratis mulai berjalan di seluruh sekolah negeri setelah adanya dukungan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Melalui program tersebut, sekolah negeri tidak lagi diperbolehkan menarik biaya pendidikan dari orang tua siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Dina Pidjer di Nabire, Selasa, mengatakan dana Bosda yang mulai disalurkan sejak tahun lalu menjadi dasar pelaksanaan program pendidikan gratis bagi sejumlah jenjang pendidikan, mulai dari SMP, SMA, SMK, sekolah luar biasa (SLB), hingga asrama sekolah di wilayah Papua Tengah.
"Untuk sekolah negeri itu sudah sekolah gratis. Artinya sekolah tidak diizinkan lagi memungut biaya dari orang tua siswa dengan adanya Bosda," katanya.
Dina menjelaskan, penerapan program pendidikan gratis tersebut memiliki perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta.
Pada sekolah negeri, dana Bosda digunakan untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional pendidikan sehingga tidak ada lagi pungutan kepada orang tua siswa.
Sementara itu, untuk sekolah swasta, dana Bosda diberikan dalam bentuk subsidi. Artinya, masih terdapat kemungkinan adanya biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa sesuai dengan aturan dan kebijakan masing-masing yayasan pengelola sekolah.
Sebagai gambaran, apabila biaya pendidikan di sebuah sekolah swasta mencapai Rp2,4 juta per tahun, kemudian mendapat bantuan Bosda sebesar Rp1,3 juta, maka sisa kebutuhan biaya pendidikan tetap menjadi tanggung jawab orang tua siswa.
Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, lanjut Dina, terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Bosda agar seluruh sekolah menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
"Kami mengimbau sekolah-sekolah agar menggunakan Bosda sesuai juknis. Pelaporan pertanggungjawaban juga disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah," ujarnya.
Menurut Dina, hingga pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2026/2027, pelaksanaan program pendidikan gratis di Nabire berjalan dengan baik. Namun, masih ditemukan sebagian masyarakat yang belum memahami cakupan program tersebut.
Ia menjelaskan, masih ada warga yang mengira pendidikan gratis melalui Bosda juga berlaku untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD). Padahal, hingga saat ini program tersebut baru mencakup jenjang SMP, SMA, SMK, SLB, serta asrama sekolah.
Sementara untuk jenjang PAUD, TK, dan SD, pembiayaan pendidikan masih menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari pemerintah pusat.
Selain mendukung operasional sekolah, dana Bosda juga dimanfaatkan sejumlah sekolah negeri untuk membantu pengadaan seragam siswa sesuai kebijakan masing-masing kepala sekolah.
Sebelumnya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp77,8 miliar untuk mendukung program pendidikan gratis pada tahun 2026.
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 148 SMP serta 132 SMA, SMK, SLB, dan asrama sekolah yang tersebar di delapan kabupaten di Papua Tengah.
Program pendidikan gratis ini menjadi salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memperluas akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Dengan adanya dukungan tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi anak-anak di Papua Tengah yang harus berhenti sekolah hanya karena terkendala biaya pendidikan. (ant)
Editor : Tina Mamangkey