RADARPAPUA - Upaya memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Memasuki tahun 2026, pemerintah daerah memastikan program sekolah gratis masih akan dilanjutkan sebagai langkah strategis untuk menghapus hambatan biaya pendidikan sekaligus meningkatkan pemerataan akses belajar bagi seluruh warga.
Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, mengatakan kebijakan pendidikan gratis menjadi salah satu program unggulan yang masuk dalam agenda prioritas pembangunan daerah.
Program tersebut berjalan berdampingan dengan layanan kesehatan gratis yang juga menjadi komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Program prioritas kami adalah pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Sekolah gratis ini tetap berlanjut selama kami masih dipercaya memimpin," katanya.
Orideko menjelaskan, program sekolah gratis mencakup seluruh tingkatan pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK).
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan maksimal, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyiapkan tambahan anggaran melalui bantuan operasional sekolah daerah (Bosda).
Anggaran tersebut digunakan untuk melengkapi bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat sehingga kebutuhan pendidikan di setiap sekolah dapat terpenuhi.
Menurutnya, besaran Bosda akan disesuaikan dengan jumlah siswa pada masing-masing sekolah. Kebijakan ini bertujuan agar tidak ada lagi biaya tambahan yang harus ditanggung orang tua peserta didik.
"Bosda kami sesuaikan dengan jumlah siswa di masing-masing sekolah agar tidak ada lagi pungutan yang membebani orang tua, termasuk biaya-biaya yang selama ini ditarik sekolah," ujarnya.
Selain memberikan dukungan operasional sekolah, Pemkab Raja Ampat juga menanggung biaya seragam bagi peserta didik baru mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK.
Bantuan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program sekolah gratis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Orideko menegaskan, kebijakan pendidikan gratis tersebut berlaku untuk seluruh sekolah di Raja Ampat, baik sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah daerah memastikan semua peserta didik mendapatkan hak yang sama tanpa membedakan status sekolah.
"Negeri dan swasta tanpa terkecuali. Kalau masih ada kendala di sekolah swasta, kami minta Dinas Pendidikan menelusuri dan menyelesaikannya sehingga program sekolah gratis benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.
Ia menjelaskan, program tersebut dirancang untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga serta memastikan anak-anak usia sekolah tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala persoalan biaya.
Selain menyediakan pendidikan gratis bagi pelajar, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga memberikan perhatian terhadap pendidikan tinggi melalui program beasiswa bagi mahasiswa.
Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Raja Ampat.
Menurut Orideko, evaluasi terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat akan terus dilakukan, termasuk melihat minat lulusan sekolah dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Dengan evaluasi tersebut, program bantuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Ia berharap keberlanjutan program sekolah gratis dan beasiswa mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah, melahirkan generasi muda yang memiliki kualitas dan daya saing, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Raja Ampat.
Dengan komitmen tersebut, Pemkab Raja Ampat menargetkan tidak ada lagi anak-anak yang terhambat mengenyam pendidikan karena keterbatasan biaya, sehingga peluang masyarakat untuk meraih masa depan yang lebih baik semakin terbuka. (ant)
Editor : Tina Mamangkey