RADARPAPUA - Berbagai persoalan sosial seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, hingga anak putus sekolah mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah menghadirkan terobosan baru di sektor pendidikan.
Salah satunya melalui program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terintegrasi yang disiapkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan vokasi berbasis keterampilan dan pemberdayaan ekonomi.
Kepala Bidang Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Yulianus Kuayo, mengatakan konsep SMK Terintegrasi lahir setelah pemerintah melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Papua Tengah.
Permasalahan tersebut meliputi tingginya angka pengangguran, kemiskinan, anak putus sekolah (ATS), hingga meningkatnya berbagai persoalan sosial lainnya yang memerlukan solusi melalui sektor pendidikan.
"Untuk konteks Papua saat ini, SMK Terintegrasi menjadi salah satu solusi yang paling tepat," katanya di Nabire, Selasa.
Yulianus menjelaskan bahwa pemerintah tidak membangun lembaga pendidikan baru. Sebaliknya, program ini memaksimalkan pemanfaatan SMK yang telah memiliki guru produktif, sarana praktik, kurikulum, serta berbagai fasilitas pendukung pembelajaran yang selama ini sudah tersedia.
Menurut dia, selama ini pendidikan kejuruan di SMK hanya dapat diakses oleh lulusan SMP formal.
Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat miskin, anak yang terlanjur putus sekolah, maupun pengangguran usia produktif belum memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan vokasi yang dapat meningkatkan kemampuan mereka.
Melalui konsep SMK Terintegrasi, pemerintah menggabungkan tiga jalur pendidikan dalam satu sistem pengelolaan. Jalur pertama adalah SMK reguler bagi peserta didik usia sekolah.
Jalur kedua adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang melayani warga yang belum memiliki ijazah formal melalui Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
Baca Juga: Saat Cari Ikan, Warga Mimika Temukan Senjata Api Rakitan Tersembunyi di Permukiman Lama
Sementara jalur ketiga adalah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang diperuntukkan bagi lulusan sekolah maupun perguruan tinggi yang ingin memperoleh keterampilan kerja tambahan.
Yulianus mengatakan tenaga pengajar dapat menjalankan fungsi pada ketiga jalur pendidikan tersebut dengan pendekatan pembelajaran yang berbeda, terutama bagi peserta PKBM dan LKP yang lebih menitikberatkan pada praktik keterampilan.
"Pengajarnya bisa orang yang sama, tetapi menjalankan fungsi di tiga jalur tersebut. Pembelajaran peserta PKBM maupun LKP juga lebih banyak menggunakan pendekatan praktik keterampilan," ujarnya.
Menurutnya, model pembelajaran seperti itu diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kompetensi masyarakat usia produktif agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun membangun usaha secara mandiri.
Sebagai tahap awal pelaksanaan program, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan empat SMK swasta berbasis yayasan gereja sebagai sekolah percontohan yang tersebar di tiga kabupaten.
Di Kabupaten Nabire, SMKS YPPK St. Joseph Calasanz Wanggar dikembangkan sebagai pusat produksi pakan ternak.
Masih di kabupaten yang sama, SMKS YPK Dr. Nomansen Kalibobo difokuskan pada pengembangan pengolahan air bersih dan energi terbarukan.
Sementara itu, SMKS YPPGI Jehezkiel Dumapa Idakebo di Kabupaten Dogiyai diarahkan untuk mengembangkan sektor pertanian hortikultura dan peternakan ayam petelur.
Sedangkan SMKS YPPK Santo Yohanes Pembabtis Gaiyabi di Kabupaten Deiyai dikembangkan sebagai pusat peternakan babi, baik untuk pembibitan maupun produksi pedaging.
Ia menjelaskan bahwa pemilihan sekolah berbasis yayasan gereja dilakukan karena lembaga tersebut memiliki kedekatan dengan masyarakat, sehingga dinilai lebih efektif dalam menjalankan program pemberdayaan dan pengembangan ekonomi berbasis pendidikan.
Saat ini pemerintah sedang memasuki tahap penguatan tata kelola dan manajemen sekolah setelah sebelumnya menyelesaikan studi kelayakan terhadap program tersebut.
Pada tahun depan, pelaksanaan program akan dilanjutkan dengan pemenuhan standar sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru, serta penyempurnaan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi ekonomi masyarakat setempat.
Yulianus menegaskan bahwa SMK Terintegrasi merupakan implementasi dari program prioritas Gubernur Papua Tengah dalam membangun Community College berbasis masyarakat.
Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Melalui pengembangan SMK Terintegrasi, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap model pendidikan vokasi ini mampu menjadi solusi nyata dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Apabila empat sekolah percontohan tersebut berhasil berkembang secara mandiri, konsep serupa akan direplikasi ke kabupaten lain di Papua Tengah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas. (an)
Editor : Tina Mamangkey