RADARPAPUA - Pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua mendapat perhatian dari Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea. Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap program tersebut agar benar-benar berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat di setiap wilayah.
Menurut Marinus, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi geografis, ekonomi, maupun tingkat kebutuhan masyarakat. Karena itu, strategi penerapan program tidak dapat disamakan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Hal tersebut disampaikan Marinus setelah menerima berbagai laporan terkait kendala pelaksanaan KDMP dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Dalam kunjungan tersebut, ia menemukan sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Salah satu kendala yang disampaikan masyarakat adalah adanya layanan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan warga setempat.
Sebagai Contoh, distribusi LPG 3 kilogram yang sulit diterapkan di sejumlah kampung pedalaman karena faktor keterbatasan akses serta rendahnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan tersebut.
“Papua memiliki tantangan geografis yang berbeda. Selain itu, tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat juga masih terbatas. Karena itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih harus benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar hadir sebagai program nasional,” ujar Marinus, Jumat (31/7).
Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Bakal Dicairkan Lewat Kopdes Merah Putih, Ini Mekanisme Barunya
Politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, pembangunan koperasi tidak boleh hanya berfokus pada penyediaan bangunan maupun fasilitas fisik. Menurutnya, keberhasilan program harus dilihat dari sejauh mana masyarakat mampu memanfaatkan layanan koperasi tersebut.
Ia menilai keberadaan koperasi akan kehilangan manfaat apabila tidak didukung oleh kemampuan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, evaluasi secara menyeluruh diperlukan agar program KDMP dapat menjawab kebutuhan warga dan memberikan dampak nyata.
Marinus juga mendorong agar pola evaluasi serupa diterapkan di daerah-daerah terpencil lainnya yang memiliki kondisi geografis serta tingkat ekonomi yang hampir sama dengan Papua.
“Program pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jangan sampai pembangunan menjadi mubazir karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan Program Koperasi Desa Merah Putih.
Dengan penyesuaian yang tepat, KDMP diharapkan mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, terutama bagi wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses, infrastruktur, dan layanan ekonomi. (jpg)
Editor : Tina Mamangkey