RADARPAPUA - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Barat masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera dievaluasi.
Komite III DPD RI mencatat terdapat lima kendala utama yang dinilai dapat memengaruhi optimalisasi program tersebut, sehingga perlu menjadi perhatian Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mengatakan perbaikan tata kelola MBG harus segera dilakukan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama peserta didik dan kelompok rentan penerima bantuan.
“Permasalahan yang ditemukan di daerah akan menjadi topik pembahasan pada tingkat nasional supaya salah satu program prioritas Presiden Prabowo semakin lebih baik,” ujarnya.
Menurut Filep, salah satu persoalan utama yang ditemukan berkaitan dengan akurasi data penerima manfaat. Data nomor induk kependudukan (NIK) siswa yang diajukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penerima manfaat di sejumlah wilayah masih kerap mengalami kendala.
Kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya koordinasi antara pihak terkait, terutama organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan menyediakan data siswa yang valid dan akurat. Akibatnya, SPPG mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan penerima program.
“Harusnya ada kerja sama level kementerian/lembaga terkait dengan BGN yang kemudian diteruskan ke daerah. Data penerima itu harus akurat, kalau begini bisa timbul data fiktif,” ujarnya.
Selain persoalan data, kendala kedua yang ditemukan adalah keterbatasan jumlah dapur SPPG yang belum mampu menjangkau seluruh peserta didik maupun kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah Papua Barat.
Hingga saat ini, jumlah dapur SPPG yang tersebar di tujuh kabupaten masih terbatas. BGN diminta mempertimbangkan penambahan dapur SPPG, terutama di wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar cakupan penerima manfaat dapat diperluas.
Saat ini, Papua Barat baru memiliki 16 dapur SPPG dengan jumlah penerima manfaat sekitar 7.177 orang.
Kendala ketiga berkaitan dengan tingginya tingkat kemahalan yang berdampak terhadap biaya pengadaan dan distribusi bahan pangan. Menurut Filep, kondisi geografis Papua membuat harga bahan baku menjadi lebih mahal dan dapat berpengaruh terhadap kualitas makanan yang diberikan.
“Biaya pengadaan bahan baku MBG yang tidak sesuai dengan tingkat kemahalan di daerah, terutama wilayah Papua, tentu memengaruhi kualitas makan itu sendiri,” ucap Filep.
Permasalahan keempat adalah terkait jam operasional dapur SPPG yang dinilai telah melewati ketentuan dan aturan ketenagakerjaan. Filep menyebut sejumlah dapur tetap beroperasi pada hari Sabtu dan Minggu untuk mempersiapkan kebutuhan program.
Sementara itu, kendala kelima berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban anggaran pembelian bahan baku MBG. Saat ini, beban pertanggungjawaban kebutuhan bahan baku harian masih dibebankan kepada pihak SPPG, meskipun pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh mitra yang telah bekerja sama.
“Berkaitan dengan beban tanggung jawab ini, kami akan bahas bersama Kepala BGN supaya bisa mempertegas peran dan fungsi SPPG, termasuk mitra,” ujarnya.
Biaya Bahan Baku Jadi Tantangan di Sejumlah Kabupaten
Koordinator BGN Regional Papua Barat Erika Vionita Werinussa menjelaskan, tingkat kemahalan di tujuh kabupaten wilayah Papua Barat memiliki perbedaan.
Ia menyebut, Manokwari saat ini memiliki indeks kemahalan sebesar Rp13 ribu. Namun, wilayah tersebut masih mendapatkan dukungan pasokan sayuran dari Kabupaten Pegunungan Arfak.
Sementara itu, lima kabupaten lainnya memiliki tingkat kemahalan berbeda, seperti Kaimana sebesar Rp13 ribu, Teluk Wondama Rp14 ribu, serta Teluk Bintuni dan Fakfak rata-rata Rp16 ribu.
Menurut Erika, beberapa wilayah masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan stok bahan baku harian karena sebagian besar pasokan harus didatangkan dari luar daerah.
“Seperti daging ayam itu dari luar Papua Barat. Harusnya rata-rata tingkat kemahalan Rp20 ribu supaya bisa menjawab kesulitan di daerah,” ujarnya.
Erika juga mengakui masih terdapat kendala dalam koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama ketika menghadapi persoalan terkait data peserta didik yang akan menjadi penerima manfaat Program MBG.
Dengan adanya berbagai kendala tersebut, DPD RI mendorong adanya evaluasi dan perbaikan tata kelola agar Program MBG di Papua Barat dapat berjalan lebih efektif serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima. (ant)
Editor : Tina Mamangkey